Moment Politik : Indonesia Minim Isu Politik Hijau
Salah satu cara untuk mendukung upaya konservasi adalah melalui tindakan pemerintah. Namun, mewujudkan hal tersebut melalui regulasi tidaklah mudah. Pemilu tahun 2024 dapat menjadi katalisator peningkatan kesadaran politik terhadap perlindungan lingkungan.
Permasalahan lingkungan hidup tidak hanya mencakup pencemaran udara, tetapi juga pencemaran air dan tanah, penggundulan hutan, konversi lahan, dan kerusakan alam lainnya. Berdasarkan komponen-komponennya, lingkungan hidup terdiri atas unsur abiotik, biotik, dan budaya. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan secara tidak langsung mengatasi permasalahan yang lebih luas karena berdampak pada keseluruhan habitat.
Kompleksitas permasalahan lingkungan hidup memerlukan banyak alternatif penyelesaian dari berbagai pihak untuk mengatasinya, karena banyak permasalahan lingkungan hidup yang menimbulkan konflik jangka panjang. Misalnya, masalah lingkungan dan konflik agraria. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria, setidaknya telah terjadi 2.701 konflik agraria dalam kurun waktu hampir 10 tahun terakhir. Peristiwa ini terjadi akibat adanya penindasan atau perampasan ruang hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi. Luas wilayah yang terkena dampak konflik sangat besar yaitu mencapai 5,8 juta hektar.
Indonesia memiliki banyak contoh konflik yang dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Contoh terkini adalah pembangunan program eco-city di Pulau Lempang, Kepulauan Riau, dan pembukaan tambang nikel di Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara.
Konsorsium Reforma Agraria juga mencatat jumlah keluarga yang terkena dampak konflik agraria mencapai 1,73 juta jiwa. Banyak kerugian yang mereka alami, di antaranya harus meninggalkan tanah kelahirannya. Mengingat banyaknya konflik terkait kesalahan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki situasi ini. Aspirasi politik merupakan kekuatan pendorong untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup. Momen pergantian presiden dan wakil presiden tahun ini dapat dijadikan sarana untuk kembali menyuarakan isu degradasi alam.
Saat ini, ada tiga calon presiden dan wakil presiden yang terdaftar di KPU: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Dr Ganjar Pranowo-Mahfud, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka. Ketiganya akan memperebutkan suara pada pemilu 2024.
Sejauh ini, narasi program dari ketiga capres tersebut semakin menimbulkan pertanyaan terkait perekonomian, ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi. Narasi terkait isu-isu lingkungan relatif minim dibahas. Padahal, banyak program dan kebijakan pemerintah Indonesia selama satu dekade terakhir yang memanfaatkan lingkungan sebagai pendukung pembangunan, sehingga semakin meningkatkan risiko dampak yang dihadapi masyarakat. Situasi ini semakin diperburuk dengan adanya anomali iklim dan situasi geopolitik domestik dan internasional sehingga menimbulkan situasi ketidakpastian perekonomian.
Selama dekade berikutnya, empat ancaman terbesar terhadap umat manusia adalah lingkungan hidup. Kegagalan pemerintah saat ini dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim akan menyebabkan banyak bencana alam, wabah penyakit, krisis air minum dan pangan, serta kerugian ekonomi yang besar di masa depan. Kompleksitas permasalahan lingkungan hidup seharusnya menjadi perdebatan penting dalam kancah politik yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Peran sentral pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembahasan isu lingkungan hidup, sangatlah penting. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang menentukan kelestarian lingkungan hidup. Membawa isu lingkungan hidup ke panggung politik merupakan langkah progresif dalam mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Setidaknya ada empat poin utama yang menunjukkan pentingnya membangun hegemoni isu lingkungan hidup dalam kancah politik nasional. Pertama, mengutamakan isu lingkungan berarti menjaga lingkungan sebagaimana adanya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maritim, dan bisa dikatakan langsung sebagai negara dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia.
Meningkatnya isu lingkungan hidup di ruang publik akan mempengaruhi meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan sumber daya alam oleh pemerintah. Segala tindakan yang dilakukan pemerintah akan lebih obyektif karena akan mendapat perhatian masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya di lapangan. Sumber daya alam yang melimpah memerlukan pengelolaan yang serius, terutama dalam pembangunan. Oleh karena itu, poin kedua adalah memantau dampak pengembangan sumber daya alam yang dilakukan pemerintah. Pembangunan skala besar akan menimbulkan banyak masalah lingkungan.
Ketiga, kepentingan masyarakat terhadap isu-isu lingkungan hidup juga menjadi kekuatan penyeimbang terhadap lembaga-lembaga lingkungan hidup yang dibentuk oleh pemerintah. Keseimbangan antara peran institusi dan pengawasan publik juga penting dalam implementasi peraturan di tingkat nasional dan daerah. Terakhir, pemanfaatan sumber daya alam seringkali menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dan pihak berwenang. Padahal, aparat hanya menjalankan tugas melindungi berbagai perusahaan yang mempunyai izin sah dan dilindungi peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, mengurangi akar permasalahan lingkungan hidup dan memberikan solusi terhadap upaya mitigasinya memerlukan kesadaran dan pemahaman yang tinggi pada seluruh lapisan masyarakat.
Politik memainkan peranan penting dalam hal ini, karena ia menjadi perantara antara kepentingan umum dan program politik pemerintah. Mengingat ancaman krisis global yang semakin berbahaya, upaya mendorong pembangunan ekonomi yang mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan hidup menjadi penting dan harus dilakukan oleh seluruh aktor politik saat ini.
Penulis: Susana Nurul Khotimah (Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember)
