Mahasiswa peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kuliah Kerja Nyata Tematik (MBKM KKNT) Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) berupaya menjawab keresahan Pemerintah Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan. Awalnya, Kepala Desa Alang-Alang mengatakan bahwa Desa Alang-Alang belum punya sebuah sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Padahal sistem pengaduan masyarakat dapat berperan untuk membantu terciptanya pemerintahan yang demokratis di tingkat desa. Karena itu, sistem pengaduan masyarakat atau yang kerap disebut dengan istilah complaint handling system (CHS) tersebut mutlak diperlukan Desa Alang-Alang untuk berproses dan bertransformasi menjadi desa mandiri, sekaligus berupaya mewujudkan cita-cita terlaksananya indikator-indikator dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
Merespon hal tersebut, tim MBKM KKNT Prodi Sosiologi FISIB UTM berupaya menawarkan solusi atas belum adanya CHS di Desa Alang-Alang. Tim tersebut terdiri dari (1) Linda Puspita Sari; (2) Siti Nur Alvina D; (3) Niken Nur Khilatun; (4) Ulfi Rizkia Hanin; (5) Qurrota A’yun Dwi Stevie; dan (6) Arief Juniyardi disertai dosen pembimbing Mohammad Afifuddin dan Alfan Biroli. Tim MBKM KKNT tersebut mengusulkan kepada Kepala Desa Alang-Alang untuk berhasil membuat website desa yang terintegrasi dengan link pengaduan masyarakat sebagai bentuk digitalisasi desa di era teknologi yang berkembang pesat saat ini.
Usulan tersebut disambut baik oleh Klebun (kepala desa, dalam Bahasa Madura, Red,-) Alang-Alang, Frahrur Rozi, S.H. Menurutnya kerjasama antara desa dan kampus adalah sinergi yang diperlukan untuk mendukung tercapaianya SDGs Desa. “Desa Alang-Alang ini sudah mendeklarasikan diri sebagai smart village, jadi semuanya sudah bisa diakses secara online. Namun sejauh ini hanya sistem pengaduan masyarakatnyanya yang belum tersistem secara online. Kalau masyarakat mau melakukan pengaduan yang biasanya hanya lewat Whattsap yang saya miliki secara personal. Banyaknya masyarakat yang melakukan pengaduan membuat saya bingung dan tidak bisa dibedakan mana urusan kantor dan pribadi. Hal ini dapat terjadi ya karena HP saya dulu masih ada satu, jadi ya tercampur-campur”, kata Fahrur Rozi selaku Kepala Desa Alang-Alang pada Selasa, 27 Oktober 2022.
Maka dari itu, Fahrur Rozi selaku Klebun Alang-Alang mengapresiasi inisiasi tim MBKM KKNT Prodi Sosiologi FISIB UTM untuk membangun CHS yang akan diintegrasikan dengan website Desa Alang-Alang. Di mana link CHS yang tercantum di website desa tersebut akan di-share kepada warga desa melalui media sosial, terutama facebook. “Mayoritas warga Desa Alang-Alang sudah menggunakan smartphone dalam kesehariannya, dan platform media sosial paling popular bagi warga adalah Facebook. Karena itu Facebook jadi instrumen strategis untuk sosialisasi segenap program desa,“ jelas Klebun Alang-Alang.
Secara konseptual, adanya digitalisasi sistem pengaduan ini, sejalan dengan adanya konsep desa digital ini sebuah desa dapat terhubung dengan fasilitas internet, memudahkan pemerintah dalam menjangkau administrasi dari jarak jauh, melanjutkan agenda pembangunan, dan dapat mengakses informasi secara terbuka (Suyatna, 2019). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan Rendy Alvaro dan Emillia Octavia tahun 2019 yang menghasillkan simpulan bahwa desa digital ialah konsep program yang menerapkan sistem pelayanan masyarakat, pelayanan dibidang pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pemanfaatan tekologi informasi (Alvaro & Octavia, 2019).
Masyarakat berharap dengan terciptanya website yang terintegrasi link pengaduan ini dapat memudahkan warga dalam melakukan pengaduan, dan memangkas biaya dari segi tenaga juga uang. “Memang sebelumnya kami melakukan pengaduan lewat (nomor) Whattsap Pak Klebun saja. Kalau tidak lewat Whattsap ya datang ke rumahnya”, ungkap Susi selaku masyarakat desa Alang-Alang pada Selasa. 27 November 2022.
Mengapa aduan masyarakat perlu dikelola? Dalam pemerintahan yang demokratis, perumusan kebijakan publik seharusnya mewakili kepentingan warga melalui proses-proses politik yang demokratis. Hal ini tentu saja membawa tuntutan untuk perubahan peran negara dan pemerintah (termasuk pemerintah desa) dalam merespon dinamika demokrasi ini. Keterlibatan warga desa juga diperlukan selama pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Warga desa diharapkan turut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan proses pelayanan publik serta turut menanggapi dan mengkritik kinerja pemerintah desa. Dalam literatur-literatur kebijakan publik, mekanisme pengelolaan aduan/keluhan merupakan instrumen penting untuk perbaikan pelayanan publik, baik di pemerintah pusat, daerah bahkan desa.
Kinerja pelayanan publik di Indonesia yang disediakan pemerintah masih mengecewakan. Beberapa penyebabnya antara lain,masih ditemukan pelayanan publik yang diskriminatif, seperti hubungan pertemanan, kerabat/saudara, status sosial-ekonomi; tidak adanya kepastian layanan, terutama menyangkut penentuan biaya, masih adanya ‘uang rokok’, ‘uang administrasi’, ‘uang sukarela’, dan sebagainya, serta pelayanan publik yang belum responsif; birokrasi belum terbiasa ‘mendengar’ tentang aspirasi, kebutuhan, dan harapan pelayanan dari masyarakat (Dwiyanto et al., 2008). Terlepas dari kenyataan bahwa pelayanan publik masih problematik, pemerintah (pusat, daerah, maupun desa) di Indonesia belum menempatkan mekanisme penanganan aduan/keluhan sebagai bagian penting penyelenggaraan pelayanan publik.
Untuk itulah program MBKM KKNT Prodi Sosiologi FISIB UTM ini menemukan relavansinya. Sebab, sebagaimana dikatakan Menteri Desa, PDTT RI, Halim Iskandar, desa adalah beranda depan pembangunan di Indonesia.
Penulis:
- Linda Puspita Sari (Mahasiswa Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura)
- Mohammad Afifuddin (Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura)
