Jakarta, Deras.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menanggapi terkait alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang menjadi sorotan. Anggaran perlinsos tahun 2024 dikelola dan disalurkan untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L, salah satunya Kementerian Sosial (Kemensos).
“Saya ingin menyampaikan realisasi perlindungan sosial dan ini yang sering muncul terutama di media sosial sepertinya menjadi pembahasan banget. Seperti kita sampaikan waktu kita menyampaikan APBN 2024 ini, anggaran perlinsos tahun ini mencapai Rp 496,8 triliun perlinsos bukan bansos ya, perlindungan sosial,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA dikutip Deras.id, Selasa (26/3/2024).
Anggaran sebesar Rp496,8 triliun dialokasikan untuk Kemensos sebesar Rp75,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan Kemensos untuk kartu sembako, PKH, dan asistensi rehabilitasi sosial.
“Kemarin juga saya dengar bahwa Kementerian Sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian Sosial hanya bertanggung jawab Rp75,6 triliun itu memang untuk program kartu sembako, PKH, asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain,” tutur Sri Mulyani Indrawati.
Sementara itu, sisa dari anggaran perlinsos dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp30 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Selanjutnya untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp49 triliun yang digunakan untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Sebesar Rp10,7 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Sri Mulyani menyampaikan sebesar Rp330 triliun digunakan untuk subsidi energi, non energi hingga antisipasi penanggulangan bencana.
“Jadi untuk supaya masyarakat mungkin ya banyak yang menanyakan Rp496,8 triliun, Rp 75,6 triliun memang Kemensos yang melakukan sementara sisanya ada di beberapa kementerian lembaga dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk barang listrik, LPG, BBM pupuk dan kredit usaha, dan kredit perumahan,” jelas Sri Mulyani Indrawati.
Penulis: Risca l Editor: Dinda
