Lamongan, Deras.Id — Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui inovasi SIMAYA, sistem informasi yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Inovasi SIMAYA hadir sebagai respons terhadap pengelolaan data perpajakan yang sebelumnya masih dilakukan secara konvensional dan berjalan secara parsial. Kondisi tersebut menyebabkan data wajib pajak, penetapan pajak, tagihan, tunggakan, dan realisasi penerimaan belum sepenuhnya optimal serta membutuhkan proses penelusuran yang lebih panjang.
Melalui SIMAYA, data perpajakan diintegrasikan dalam sistem berbasis website sehingga informasi dapat diakses secara lebih cepat, sistematis, dan mudah ditelusuri. Sistem ini menyediakan berbagai fitur, meliputi data wajib pajak, luas bumi dan bangunan, rekap pajak, rekap setoran, tunggakan, denda, realisasi penerimaan, serta informasi pembayaran secara by name by address dan berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP). SIMAYA juga mendukung penelusuran melalui web service berdasarkan NOP dan ID billing.
Penerapan inovasi diawali dengan pendataan dan digitalisasi data pembayaran PBB-P2 yang sebelumnya bersifat kolektif berdasarkan NOP menjadi data yang lebih terperinci berdasarkan nama dan alamat wajib pajak. Selanjutnya, data tersebut diintegrasikan ke dalam sistem SIMAYA.
Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi perpajakan, akses sistem diberikan kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan petugas kecamatan yang berwenang. Dalam pelayanan, petugas dapat menelusuri informasi berdasarkan NOP, nama, alamat, maupun status pembayaran sehingga proses pencarian data dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien.
Selain digunakan untuk pelayanan, SIMAYA juga dimanfaatkan untuk monitoring dan pengelolaan data secara berkala. Pembaruan data dilakukan untuk memastikan informasi perpajakan tetap akurat serta mendukung pemantauan pembayaran dan tunggakan pajak daerah.
Penerapan SIMAYA memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2. Berdasarkan data yang tersedia, penerimaan PBB-P2 pada Februari 2023 mencapai Rp785.874.496,00, meningkat sebesar Rp208.542.056,65 atau 36,12 persen.
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan perpajakan dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat efektivitas pemungutan pajak daerah. Selain meningkatkan penerimaan, SIMAYA memberikan manfaat berupa kejelasan data wajib pajak, kemudahan penelusuran pembayaran, percepatan pelayanan, serta pengurangan risiko kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan pajak.
Keberadaan sistem yang terintegrasi juga membantu pemerintah daerah melakukan monitoring realisasi dan tunggakan secara lebih efektif. Data yang mudah ditelusuri menjadi dasar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PBB-P2.
Melalui SIMAYA, Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya membangun tata kelola perpajakan yang lebih modern, efektif, efisien, dan transparan. Optimalisasi PBB-P2 diharapkan terus meningkatkan kontribusinya terhadap PAD sehingga pada akhirnya memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan Kabupaten Lamongan.
Penulis: AW
