Jakarta, Deras.id – Hasil temuan Bawaslu RI pada daftar pemilih tetap (DPT) terdapat sekitar empat juta pemilih belum memiliki e-KTP. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta agar pemerintah segera menindaklanjuti temuan Bawaslu tersebut.
“Saya minta pemerintah segera menindaklanjuti temuan Bawaslu. 4 juta DPT ini tanpa e-KTP ini bukan data sedikit. Jadi betul-betul cermat diatasi agar kemudian mereka bisa ikut berpartisipasi di Pemilu,” kata Gus Imin dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (4/7/2023).
Tidak hanya itu, Gus Imin juga mendorong KPU untuk melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri agar dapat menyinkronkan DPT dengan data kependudukan. Menurutnya hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan hak-hak suara jutaan pemilih baru di kalangan milenial.
“Mumpung masih ada waktu, saya kira semua stake holder terkait seperti KPU dan juga Kemendagri perlu duduk bersama, koordinasi dan mencari solusi untuk 4 juta DPT itu,” ujar Gus Imin.
Gus Imin juga mengingatkan kepada penyelenggara pemilu untuk terus meningkatkan penggunaan hak suara para pemilih pendatang. Menurutnya, semakin banyak partisipasi masyarakat maka akan semakin berkualitas pesta demokrasi yang akan dilakukan di tahun mendatang. Mengingat pesta demokrasi yang hanya dilakukan 5 tahun sekali.
“Semakin banyak partisipasi masyarakat, tentu saja semakin bagus kualitas Pemilu kita. Ini artinya demokrasi tegak lurus dan berjalan sesuai cita-cita reformasi. Jadi saya tekankan penyelenggara Pemilu harus menjamin betul hak pilih kaum muda kita,” ucap Gus Imin.
Sebelumnya, Bawaslu menemukan empat juta lebih warga yang masuk daftar pemilih tetap namun belum memiliki e-ktp. Pasalnya mereka terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya pasa saat Pemilu 2024 berlangsung.
“Bawaslu melakukan pencermatan pemilih potensial non e-KTP berdasarkan lampiran berita acara di tingkat provinsi sebanyak 4.005.274,” tutur Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty.
Penulis: Fia l Editor: Ifta
