Jakarta, Deras.id – Jelang Pemilu 2024, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyampaikan akan membentuk satuan tugas (satgas) pengawas media sosial.
Rencananya, personel satgas terdiri dari gabungan beberapa lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta tim siber Kepolisian RI.
“Kami mendorong pembuatan satgas, ada Kominfo, KPU, Bawaslu dan juga cyber crime untuk meredam isu-isu di medsos yang tidak benar, yang bertentangan dengan UU, ataupun yang berpotensi untuk kemudian membuat polarisasi, kegentingan, dan lain-lain,” kata Bagja di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).
Bagja menegaskan satgas ini terbentuk dari hasil nyata kolaborasi Bawaslu khususnya dengan Kominfo. Ia berharap dengan alat yang sudah dimiliki Kominfo upaya pengawasan akan lebih mudah dan efektif menangkal polarisasi di Pemilu 2024.
“Jadi untuk pengawasan media sosial itu Kominfo yang punya alatnya. Kemudian kami yang me-review (konten)-nya apakah itu melanggar atau tidak,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bagja menyebut pihaknya masih berusaha mematangkan konten yang disasar agar tidak bertentangan dengan asas kebebasan berekspresi. Namun, ia menekankan apabila isu atau konten di media sosial itu bermuatan SARA sudah pasti akan langsung ditindak.
“Kalu implisif agak sulit, perlu ada pendalaman. Tapi kalau sudah eksplisit ya bagi kami take down,” tuturnya lagi.
Sebagai informasi, satgas pengawas media sosial Bawaslu senada dengan arahan Presiden Jokowi agar Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan. Jokowi menegaskan bahwa Bawaslu jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggara, serta pasif menunggu pengaduan. Menurutnya, Bawaslu harus sejak dini mencegah terjadinay gesekan yang bisa menimbukan benturan-benturan sosial.
Penulis: Brian l Editor: Dian Cahyani
