Jakarta, Deras.id – Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, mengungkapkan potensi biaya yang harus dibayarkan jika perjalanan Kaesang Pangarep menggunakan private jet ditetapkan sebagai milik negara. Menurut Pahala, perjalanan tersebut, yang dilakukan bersama tiga orang lainnya, bisa bernilai sekitar Rp 360 juta jika dikonversi ke dalam bentuk uang.
“Kalau ditetapkan milik negara, ini kan fasilitas, jadi harus dikonversi jadi uang dan nanti disetor uangnya. Yang bersangkutan sudah mengatakan, kira-kira sekitar Rp 90 juta per orang, seharga tiket. Kalau berempat, totalnya sekitar Rp 360 juta,” jelas Pahala di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).
Pahala menyebut, dalam perjalanan tersebut Kaesang didampingi oleh istrinya, kakak istrinya, dan seorang staf. Namun, jika KPK menetapkan bahwa perjalanan tersebut bukan milik negara, maka tidak ada kewajiban untuk membayar atau melaporkannya lebih lanjut. “Kalau ditetapkan bukan milik negara, ya sudah, laporannya nggak kemana-mana,” lanjutnya.
Pahala menambahkan bahwa saat ini KPK sedang menelaah lebih lanjut detail terkait perjalanan Kaesang dan rombongannya. Proses analisis tersebut diharapkan selesai dalam beberapa hari. “SOP kami maksimal 30 hari, tapi saya rasa 3-4 hari selesai lah,” katanya.
Kaesang Pangarep sendiri, dalam keterangan persnya yang dibagikan oleh juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo, menyatakan bahwa kedatangannya ke KPK adalah atas inisiatif pribadi. “Saya ke KPK sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan resmi. Perjalanan ke AS itu saya menumpang teman saya,” ujar Kaesang.
Dengan adanya potensi biaya besar yang harus dikeluarkan jika perjalanan ini dianggap sebagai fasilitas negara, publik menantikan keputusan KPK dalam waktu dekat.
Editor: Saiful
