Jakarta, Deras.id – Para petani tembakau di beberapa daerah kini mengalami keresahan mendalam akibat penerapan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kesehatan masyarakat. Peraturan tersebut bertujuan untuk menurunkan konsumsi rokok dan meningkatkan kesehatan publik, mengatur pengurangan produksi tembakau serta pembatasan pemasaran produk tembakau.
Menurut PP yang diberlakukan, terdapat sejumlah ketentuan baru yang mengurangi jumlah luas lahan yang diperbolehkan untuk penanaman tembakau dan membatasi jumlah produksi yang bisa dijual ke pasar. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan konsumsi rokok dan mengurangi dampak kesehatan dari tembakau, namun dampaknya juga sangat dirasakan oleh para petani tembakau.
Kepala Asosiasi Petani Tembakau, Bapak Hadi Setiawan, menyatakan bahwa banyak petani kini menghadapi ancaman kehilangan mata pencaharian mereka.
“Kami memahami tujuan dari peraturan ini, namun kami juga harus memikirkan keluarga kami. Banyak petani yang tergantung pada tembakau sebagai sumber pendapatan utama mereka,” ujar Hadi.
Menurut data yang dihimpun, sekitar 60% dari total petani tembakau di beberapa daerah kini berisiko kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Peraturan ini juga berdampak pada para pekerja harian yang terlibat dalam proses penanaman dan pemetikan tembakau, yang kini terpaksa mencari pekerjaan alternatif.
Para petani mengusulkan agar pemerintah memberikan solusi alternatif, seperti pelatihan untuk beralih ke tanaman lain atau dukungan finansial untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan kebijakan ini.
“Kami memerlukan bantuan dan dukungan dari pemerintah agar bisa beralih ke sektor lain tanpa harus kehilangan penghidupan kami,” tambah Hadi.
Pihak pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, telah berjanji akan mempertimbangkan masukan dari para petani dan mencari solusi untuk mengatasi dampak dari kebijakan ini.
“Kami memahami bahwa kebijakan ini memberikan dampak yang besar pada masyarakat, terutama pada petani tembakau. Kami akan berusaha mencari jalan tengah untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan petani,” ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan.
Sebagai langkah awal, pemerintah berencana untuk mengadakan dialog terbuka dengan para petani dan pihak terkait lainnya untuk menemukan solusi yang adil dan efektif. Para petani berharap bahwa solusi tersebut dapat segera terealisasi agar mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka tanpa harus merasakan dampak yang terlalu besar dari kebijakan ini.
Editor : Dinda
