Jakarta, Deras.id – Presiden Joko Widodo akui tak tahu soal isu kementerian di era kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertambah.
Jokowi menyampaikan terkait isu penambahan nomenklatur kementerian adalah hak Presiden terpilih.
“Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih,” kata Jokowi kepada awak media pasca meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Depok, Selasa (7/5/2024).
Jokowi juga membantah isu bahwa dirinya memberi masukan terkait penambahan Kementerian baru tersebut. Ia menjelaskan dirinya sama sekali tidak memberi masukan atas isu yang santer beredar belakangan ini.
“Enggak ada, enggak ada (masukan),” tegas Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons isu penambahan jumlah Kementerian di era kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Habib mengaku bahwa wacana tersebut baik jika melihat Indonesia hari ini adalah negara besar.
“Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar, tantangan kita besar, target-target kita besar,” terang Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024) kemarin.
Mengenai efektifitas dan efisiensi, Habib menjelaskan bahwa wacana penambahan jumlah Kementerian tersebut pasti berdasar pertimbangan logis Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia menuturkan pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga nantinya akan dinilai langsung oleh rakyat Indonesia.
“Apakah besar, efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat itu beliau ya, kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut,” ujar Habiburokhman.
Penulis: Fausi | Editor: Rifai
