Jakarta, Deras.id – Menko Polhukam Mahfud MD buka suara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kubu KSP Moeldoko atas SK Menkumham tentang kepengurusan Partai Demokrat.
Mahfud menilai, secara logika kurang masuk akal jika PK yang diajukan kubu Moeldoko akan dikabulkan oleh hakim.
“Sudah kalah di Menkumham, kalah di tiga tingkat pengadilan, ya berharap terlalu banyak untuk menang itu, menurut saya ya agak kurang masuk akal meskipun bisa saja, kalau ada mukjizat. Termasuk hakimnya menurut saya, hakim yang rasional ya sudah, itu kan hanya soal keputusan sah atau tidak sah,” ujar Mahfud, Rabu (2/8/2023).
Mahfud menjelaskan bahwa ia tidak sedang membela partai Demokrat. Namun membela keputusan pemerintah yang secara sah membuat keputusan.
“Soal PK-nya Pak Moeldoko terhadap Partai Demokrat itu ya, saya tidak membela Partai Demokrat. Saya membela pemerintah yang membuat keputusan, yang membuat keputusan itu saya bersama Menkumham. Resminya ditandatangani Menkumham tapi saya bekerja dengan dia,” jelas Mahfud.
Lebih lanjut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menuturkan bahwa gugatan kubu Moeldoko telah kalah di tingkatan pengadilan beberapa kali. Sehingga menurutnya, saat ada PK kembali ia akan membela keputusan pemerintah.
“Digugat ke pengadilan, kita bela. Menang. Naik banding, kita bela lagi keputusan pemerintah, menang. Kita bela lagi ke tingkat Mahkamah Agung lalu menang, kan sudah inkrah. Lalu sekarang ada PK, ya saya bela dong ini kan keputusan pemerintah dimana saya ikut membuat,” tutur Mahfud.
Dengan demikian, ia menepis anggapan bahwa PK yang diajukan kubu Moeldoko merupakan bagian campur tangan pemerintah untuk menjatuhkan Partai Demokrat. Oleh sebab itu, ia menegaskan membela keputusan pemerintah bukan Partai Demokrat.
“Orang menuduh, ini pemerintah ini ngerjain Partai Demokrat lagi. Tidak ada urusannya. Kita tidak ada urusan dengan Partai Demokrat. Saya membela keputusan pemerintah, karena ini adalah yang digugat bukan Partai Demokrat, tapi keputusan pemerintah. Maka saya bela, karena saya yang ikut membuat keputusan itu,” kata Mahfud.
Penulis: Diraf l Editor: Rifai
