Jakarta, Deras.id – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Arindo) berencana menghentikan pengadaan minyak goreng premium di 48.000 ritel Aprindo. Alasannya karena Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum membayar utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp344 miliar pada pelaku usaha ritel atas kebijakan minyak goreng satu harga pada 19-31 Januari 2022 lalu.
“Sampai hari ini belum dibayar. Jika utang pemerintah ini tidak segera dibayar, Aprindo sudah beritikat untuk mengehentikan pengadaan minyak goreng premium kepada semua peritel (Aprindo),” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N. Mandey dikutip Deras.id, Jumat (14/4/2023).
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3, seluruh peritel sudah taat bahwa harga minyak goreng satu harga dijual senilai Rp14.000 per liter. Hal tersebut disetujui dan didukung oleh pengusaha ritel dengan jaminan selisih harganya dalam kurun waktu 17 hari setelah tanggal 31 Januari 2022 akan dibayar pemerintah. Akan tetapi sampai saat ini pemerintah masih belum melunasi selisih harga yang dijanjikan tersebut.
Langkah yang dilakukan untuk menagih utang ini yakni sudah dengan cara menemui Kemendag sampai Aprindo mengadu ke Komisi VI DPR karena masih belum mendapatkan jawaban dari Kemendag. Langkah tersebut dilakukan agar Kemendag dapat memberikan verifikasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) supaya utang tersebut dapat segera cair. Namun langkah tersebut masih belum membuahkan hasil.
“Prosesnya pun kita tidak pernah diberitahu. Kita sudah menghadap ke Kemendag, sudah lapor ke komisi VI, tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Hingga akhirnya kami bersurat ke presiden,” ujar Roy N. Mandey.
Dia menambahkan, inisiasi ini masih dalam tahap diskusi dengan pihak Aprindo sembari menunggu kabar dari pemerintah. Aprindo dalam hal ini akan bertindak tegas apabila pemerintah dalam jangka waktu dekat tidak segera melunasi, maka akan menghentikan pengadaan minyak premium secara otomatis di 48.000 ritel Aprindo.
“Saat ini masih dalam proses diskusi dengan anggota. Tapi yang pasti secepatnya rencana ini akan kami laksanakan. Kalau dalam waktu dekat ini tidak kunjung dibayar juga, kami akan otomatis berhenti (melakukan pengadaan). Karena produsen migor itu kan punya tenaga kerja yang harus dibayar,” ucap Roy N. Mandey.
Penulis: Risca l Editor: Rifai
