Nasional, Deras.id – Rencana pemerintah untuk menerapkan skema subsidi KRL (Kereta Rel Listrik) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mendapatkan berbagai protes dari masyarakat. Skema yang diumumkan oleh Kementerian Perhubungan pekan lalu bertujuan untuk memberikan subsidi transportasi kepada masyarakat dengan NIK yang terdaftar, namun banyak pihak merasa kebijakan ini belum mempertimbangkan sejumlah aspek penting.
Menurut rencana, skema subsidi ini akan mengharuskan penumpang KRL untuk mendaftarkan NIK mereka untuk mendapatkan potongan harga atau subsidi pada tarif tiket. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi umum dan mengurangi beban biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, sejumlah organisasi masyarakat dan pengguna KRL mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap rencana ini. Salah satu alasan utama protes adalah kekhawatiran tentang privasi dan data pribadi. Banyak orang merasa bahwa penggunaan NIK sebagai dasar untuk subsidi dapat membuka potensi penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi.
Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen, Ibu Lestari Sari, menyatakan, “Kami khawatir bahwa penggunaan NIK untuk tujuan ini dapat menimbulkan risiko keamanan data. Selain itu, tidak semua warga mungkin memiliki akses atau memahami sistem ini dengan baik.”
Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait aksesibilitas dan implementasi teknis. Beberapa kelompok berpendapat bahwa skema ini dapat menambah kompleksitas dan birokrasi, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terjangkau oleh teknologi.
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa skema ini dirancang untuk memudahkan verifikasi penerima subsidi dan memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan tepat sasaran. Menteri Perhubungan, Bapak Andi Wijaya, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan sosialisasi dan memberikan panduan untuk membantu masyarakat memahami sistem ini dengan lebih baik. “Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan implementasi berjalan lancar dan mengaddress semua kekhawatiran yang ada,” ujarnya.
Protes ini juga memicu diskusi di media sosial, di mana berbagai pengguna KRL menyampaikan opini mereka tentang skema subsidi ini. Beberapa menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif lain yang tidak melibatkan data pribadi secara langsung, seperti penggunaan kartu transportasi khusus atau sistem kupon yang lebih mudah diakses.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menanggapi protes ini secara efektif sambil tetap mencapai tujuan utama dari kebijakan subsidi, yaitu meningkatkan keterjangkauan transportasi umum bagi masyarakat. Apakah pemerintah akan merevisi skema ini atau melanjutkan sesuai rencana masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban dalam waktu dekat.
Editor : Dinda
