Nasional, Deras.id – Setelah ada pembahasan dengan DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 sebagai dasar RAPBN 2025, fraksi PDIP mengkritik keras rancangan yang dibuat pemerintahan Jokowi tersebut untuk dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya.
Edy Wuryanto selaku Anggota Fraksi PDIP menilai KEM-PPKF yang dibuat pemerintahan Jokowi terkesan mengklaim programnya secara sepihak hanya untuk mencapai visi misi Indonesia Emas 2045 atau agenda 20 tahun ke depan yang justru tidak tepat.
“Pemerintah saat ini telah mengklaim secara sepihak dalam menentukan agenda-agenda strategis menuju 2045. Oleh karena itu, KEM-PPKF sepantasnya disusun dalam situasi transisi dan bukannya dengan mengklaim agenda pembangunan ke depan,” jelasnya di Parlemen, Selasa (28/5/2024).
Menurut Edy, seharusnya APBN 2025 menjadi sarana pertama untuk Prabowo dan Gibran yang harus memprioritaskan penguatan ruang fiskal untuk pemerintahan baru.
Sehingga pemerintah yang baru, cukup memiliki ruang fiskal dalam APBN-P sebagai modalitas untuk menyempurnakan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurut Edy selaku representasi wakil dari fraksi PDIP menganggap APBN di masa transisi ini tidak sepantasnya memberikan beban defisit yang terlampau tinggi, mendekati batas atas Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan defisit maksimal sebesar 3% dan utang maksimal 60% dari PDB.
“Oleh karena itu, belanja negara dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan belanja modal yang berisikan proyek-proyek RKP dan RPJMN baru,” tegasnya.
Sri Mulyani mewakili pemerintahan Jokowi selesai mejelaskan rencana awal APBN 2025 yang tersusun dalam KEM-PPKF kepada wakil rakyat. Beberapa kesimpulannya adalah target pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Angka yang akan dicapai di rentang 5,1%-5,5%, hingga alokasi perlinsos yang di antaranya mencakup belanja sosial dan subsidi yang mencapai angka Rp496,9 triliun—Rp513 triliun.
Tidak luput hubungannya dengan RAPBN juga disampaikan oleh Sri Mulyani pekan lalu di mana pemerintah baru akan mengakomodasi peningkatan gizi anak sekolah serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
Penulis: M.F.S.A I Editor : Dinda
