Yogyakarta, Deras.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memerintahkan jajarannya untuk lebih fokus, detail serta makin terintegrasi antar unit kerja dalam membangun desa.
Tujuannya agar terbangun orkestrasi birokrasi dalam bekerja sebagai bagian dari resolusi peningkatan kinerja Kemendes PDTT tahun 2023.
Hal itu Ia sampaikan saat memberi arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Praevaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa), Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama.
“Orkestrasi ini permasalahan yang paling rumit, karena kalau konsolidasi saya yakin semua sudah melakukan konsultasi, kemudian berusaha melakukan integrasi program sudah melakukan,” jelas Gus Halim di BBPPMD Yogyakarta, Rabu (04/01/2023).
Gus Halim menjelaskan makna terintegrasi adalah tiap unit kerja saling sinergis dan melengkapi antar satu dengan lainnya serta seluruh pegawai harus mengerti dan memahami arah kebijakan pembangunan yang menjadi tugas Kemendes PDTT.
“BPSDM memahami kerja Ditjen PEID, Ditjen PPK Transmigrasi, dan BPI. Ditjen PEID mengetahui kerja BPSDM, BPI, dan Ditjen PPK Transmigrasi. Begitu juga Ditjen PPK Transmigrasi menyadari kerja Ditjen PEID, BPI, dan BPSDM,” kata Gus Halim.
Sehingga lanjut Gus Halim, segala kendala dan persoalan program tentang RPL Desa, Pemanfaatan HPL Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama dapat mudah dicarikan jalan keluarnya.
Sekedar informasi, turut hadir dalam FGD tersebut yakni Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah; Guru Besar FH UGM, Nurhasan Ismail; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNY, Siswantoyo; Wakil Dekan UGM, Mailinda Eka Yuniza; Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, Tanda Setiya.
Selanjutnya Dosen Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Mohammad Mahsun; Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Junaedi; Agus Sudrikamto, Koordinator RPL UNESA, Bachtiar S. Bachri; Dosen FH UGM, Mahaarum Kusuma Pertiwi dan Dwi Haryati; Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Sentot Sudirman; dan Guru Besar Fak Geografi UGM, Prof. Suratman.
Penulis: Danu l Editor: Dian
