Jakarta, Deras.id – Sejumlah aktivis di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengungkapkan kecemasan mereka terhadap situasi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kekhawatiran ini muncul setelah pelaporan terhadap Sutrisno, seorang wartawan dari Kliktimes.com, oleh Ningwar, pendukung Calon Bupati Muhammad Fawait.
Miftakhul Rahman, seorang aktivis masyarakat sipil, pada Kamis (5/9/2024) menyatakan bahwa tidak seharusnya kesalahan ditudingkan kepada Sutrisno. Ia menjelaskan bahwa video yang menjadi dasar pelaporan tersebut sudah lama tersebar di publik.
“Tidak layak kalau kemudian kesalahan ditudingkan ke Mas Sutris, karena video tersebut sudah lama menyebar,” ujar Miftakhul.
Lebih lanjut, Miftakhul membandingkan dengan pemerintahan Bupati sebelumnya bahwa selama ini tidak ada perlawanan dari pihak pemerintah daerah maupun subyek yang mereka kritisi dalam upaya perbaikan.
“Kita mencoba melakukan perbaikan, tidak pernah dalam proses itu ada perlawanan dari pemerintah daerah maupun subyek yang kita kritisi. Apalagi dengan wartawan, kita jaga betul,” tambahnya.
Senada dengan Miftakhul, Nurdiansyah Rachman, aktivis sosial dari Laskar Jawara, juga menyuarakan kekhawatirannya terkait pelaporan ini. Terlihat sekali proses pembungkaman terhadap demokrasi dan memberikan gambaran kepada masyarakat apa yang sedang terjadi.
“Arogansi tampak sekali dengan adanya pelaporan terhadap saudara Sutrisno,” katanya.
Ia juga menyoroti nuansa politik Pilkada yang semakin sarat dengan laporan-laporan semacam ini. Harapan kedepanya proses politik Pilkada dapat berjalan lebih dewasa dan bebas dari kriminalisasi terhadap pihak yang mengkritisi jalannya pemerintahan.
“Kali ini baru proses Pilkada saja, nuansa lapor-melapornya sudah kuat. Ini yang menurut saya kurang dewasa dalam politik,” lanjut Nurdiansyah.
Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan aktivis, mengingat selama era pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman, tidak pernah ada aktivis yang dikriminalisasi karena mengkritisi dugaan penyimpangan birokrasi.
Editor: Saiful
-
-
-
-
