Kubu Raya, Deras.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengapresiasi seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa di Kalimantan Barat (Kalbar) atas keberhasilan meningkatkan jumlah desa mandiri sebanyak 586 desa selama 4 tahun.
Pesan ini Ia sampaikan dalam rapat konsolidasi pendampingan desa yang dihadiri Gubernur Kalbar Sutarmidji, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, Pendamping Desa dan Kepala Desa se-Kalbar, di Kabupaten Kubu Raya, Rabu (18/12/2022)
“Apresiasi buat Gubernur, Bupati, Kepala Desa yang sudah memiliki loncatan yang luar biasa dari hanya satu desa mandiri di 2018, sekarang menjadi 586 Mandiri Desa Mandiri se-Kalimantan Barat. 4 tahun dari 1 menjadi 586 desa Mandiri. Ini sangat luar biasa,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim.
Selain itu, Gus Halim ini juga mengapresiasi Kalbar karena telah menuntaskan hingga tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Namun masih ada tugas berikutnya yaitu sekitar 94 desa tertinggal yang harus dientaskan.
“Tapi saya paham ini semata-mata bukan karena kelemahan manajemen pembangunan di Kalimantan Barat tetapi karena ego sektoral yang masih cukup dominan di dalam pemerintah. Sehingga perlu mendapat dukungan melalui supradesa yang melibatkan berbagai stakeholder dari level desa, kabupaten, provinsi hingga tingkat pemerintah pusat agar terjadi percepatan pembangunan didesa,” kata Gus Halim.
Dalam rapat konsolidasi tersebut, Gus Halim juga menyampaikan bahwa jumlah desa mandiri saat ini telah melebihi target RPJMN. Hingga tahun 2022, desa mandiri sudah mencapai 6.238 desa melebihi target RPJMN yaitu 5.000 desa mandiri.
“Kita sudah melampaui sebanyak 1.238 desa mandiri dari target RPJMN. Jangan lupa, 6.238 yang dicapai oleh Kementerian Desa, kontributor terbesarnya berasal dari Kalimantan Barat yang sudah meningkatkam statusnya sebanyak 586 desa mandiri,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Lebih lanjut, Gus Halim juga menjelaskan dengan gamblang arah kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam SDGs Desa yang terdapat 18 arah pembangunan desa.
“Kita mengeluarkan kebijakan yang namanya SDGs desa yang dimulai dengan pendataan berbasis Desa berbasis kewilayahan berbasis kelembagaan pada level Desa. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai 87 persen total nasional yang pendataannya dilakukan dengan pendekatan sensus partisipator, sensus partisipatoris bukan sampling,” katanya.
18 goals arah kebijakan tersebut mengacu pada SDGs Global yang terdapat 17 goals arah pembangunan. Ditambahkan satu goals sehingga menjadi 18 goals yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.
“Ini memberikan warna bagi seluruh pembangunan untuk mencapai goals dalam SDGs desa. kita di dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan jangan lupa harus tetap bertumpu pada adat istiadat masyarakat setempat, kita meningkatkan kualitas pendidikan warga tetap bertumpu pada akar budayanya, saya selalu mengatakan di mana-mana jangan sekali-kali merencanakan pembangunan desa tanpa melihat apa yang menjadi kearifan lokal. Nah itulah makanya replikasi dari keberhasilan desa lain sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan tetapi harus tetap merujuk pada kearifan lokal,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga menyampaikan beberapa kebijakan baru terkait dengan prioritas penggunaan dana desa 2023 yang dituangkan di dalam permendesa Nomor 8 Tahun 2022.
Menurutnya, yang pertama sudah semakin fleksibel bagi Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat desa, badan pemusyawaratan desa untuk melakukan improvisasi terhadap Dana Desa.
“Kenapa saya katakan fleksibel, karena pagu-pagunya sudah berkurang. misalnya pagu untuk ketahanan pangan 20 persen dari dana desa untuk program ketahanan pangan dan BLT maksimal pagunya sebesar 25 persen dari dana desa,” katanya.
Kemudian, tambah Gus Halim, terdapat juga dana operasional pemerintah Desa sebesar 3 persen dari Dana Desa, sehingga 2023 nanti kepala desa diberikan ruang untuk memanfaatkan dana desa untuk operasional yang jumlahnya 3 persen dari dana desa yang diterima.
“Ini adalah aspirasi yang selama ini menjadi harapan dari kepala desa meskipun usulannya kepala desa 5 persen. tapi Pak Presiden respon dengan besaran 3 persen. Ini sebagai wujud apresiasi Pak Presiden kepada kepala desa,” katanya.
Gus Halim kemudian memungkasi paparannya dengan menyampaikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang menjadi salah satu solusi terkait dengan percepatan peningkatan sumber daya manusia.
“Kami juga punya program yang namanya RPL Desa. Dimana dalam pembelajaran desa yang sudah mengerti itu bisa menempuh S1 hanya dengan waktu 2 tahun atau separuh dari totalitas kewajiban S1 dengan pembiayaan beasiswa dari pemerintah daerahnya masing-masing. Saya mengajak kepada seluruh jajaran di kabupaten dan di provinsi Kalimantan Barat,” katanya.
“Gubernur dan Bupati, ayo kita tingkatkan SDM kepala desa kita dengan menganggarkan APBD masing-masing beasiswa untuk para kepala desa, para perangkat desa, para pendamping desa yang memenuhi syarat untuk mengikuti RPL Desa. ini penting karena saya yakin RPL Desa merupakan keberhasilan di dalam membangun desa, ini nanti akan jadi sesuatu yang sangat baru dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian penting dari proses percepatan peningkatan sumber daya manusia,” katanya.
Turut hadir mendampingi Gus Halim Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan transmigrasi Ivanovich Agusta dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT Sugito.
Penulis: Danu | Editor: Dian
