Kemendes PDTT dan Kementerian ATR/BPN Kolaborasikan Bumi GTRA dengan Tali Pegas

Jakarta, Deras.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi semakin serius menyukseskan Digitalisasi Pemetaan dan Pembangunan Geodatabase Pertanahan Transmigrasi (Tali Pegas) untuk menyelesaikan masalah transmigrasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan mengkolaborasikan Tali Pegas dengan aplikasi GTRA milik Kementerian ATR/BPN.

Kolaborasi antara dua pihak ini dilakukan karena beragam masalah lahan transmigrasi yang ingin segera diselesaikan. Pasalnya masalah tersebut merupakan salah satu fokus yang dilakukan dalam kepemimpinan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.

“Persoalan tanah transmigrasi menjadi atensi Gus Menteri untuk diselesaikan, salah satu upayanya adalah dengan meluncurkan program Tali Pegas. Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam upaya pemenuhan hak warga transmigrasi berupa sertipikat SHM,” ujar Dirjen PPKTrans Danton Ginting Munthe didampingi Direktur pengembangan satuan permukiman dan pusat SKP Rosyid Althaf di Ruang Dirjen Penataan Agraria Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Sekadar informasi, GTRA cocok sebagai partner Tali Pegas untuk menjadi solusi semua masalah lahan transmigrasi.

Kementerian ATR/BPN pun menyikapi keberadaan Tali Pegas secara positif dan berharap dapat terus berkolaborasi dengan Kemendes PDTT. Sehingga kawasan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada masalah namun lebih pada peningkatan kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakatnya.

“Permasalahan tanah transmigrasi secara khusus dibahas dalam GTRA Summit Karimun akhir Agustus mendatang. Koordinasi dan kolaborasi dengan Kemendes PDTT seperti ini harus selalu dilakukan,” tegas Dirjen penataan Agraria ATR/BPN Dalu Agung Darmawan.

“Saya rasa Tali Pegas bisa dikawinkan dengan Bumi GTRA sehingga kita bisa langsung menindaklanjuti untuk penerbitan SHM,” imbuh Direktur pemberdayaan tanah Masyarakat ATR/BPN Budi Martono.

Diberitakan sebelumnya, Tali Pegas didukung berbagai K/L sejak dirilis pertama kali. Dukungan tersebut di antaranya datang dari KLHK, Sekretariat Kabinet, Kemenko Perekonomian, KSP, Bappenas, DPRRI dan beberapa perguruan tinggi. Dukungan lain juga datang dari Gubernur, Bupati, Kadis Nakertrans seluruh Indonesia, dan Perhimpunan Anak Transmigrasi Indonesia (PATRI).

Penulis: Ifta l Editor: Saiful

Exit mobile version