Jakarta, Deras.id – Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito menegaskan, salah satu instrumen penting untuk mengetahui tingkat perkembangan status Desa sejak 2016 ialah Indeks Desa Membangun (IDM). Sebab dalam IDM milik Kementerian Desa PDTT tersebut meliputi 3 indeks komposit.
“Dari tiga indikator yakni ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi diketahui status desa, baik desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri,” terang Dirjen PDP pada acara Konsolidasi IDM 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Lebih lanjut, Sugito menjelaskan, aspek ketahanan sosial meliputi layanan sosial dasar, seperti bidang pendidikan, kesehatan, permukiman, dan sebagainya. Sementara itu, aspek ketahanan ekonomi meliputi sumber penghidupan prasarana produksi masyarakat, akses terhadap pusat layanan kegiatan ekonomi, perdagangan, akses logistik dan akses permodalan.
Adapun aspek ketahanan ekologi meliputi pemanfaatan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan, di mana kualitas lingkungan hidup, kebencanaan dan mitigasi dan ketanggapan terhadap kondisi desa, termasuk pemanfaatan tata kelola ruang berdasarkan potensi dan kondisi yang ada di desa.
“Kami harapkan, dengan adanya Indeks Desa Membangun (IDM) benar-benar menjadi kerangka kerja dalam pembangunan keberlanjutan di desa-desa di Tanah Air,” katanya.
Menurutnya, ketika desa dinilai memiliki kondisi sangat tertinggal, misalnya dari hasil pengukuran IDM, maka desa tersebut dimaknai memiliki kerentanan yang diakibatkan dari bencana alam, kerentanan konflik sosial atau kondiisi lain yang kemudian memaksa desa ini belum mampu melakukan upaya menanggulanginya.
Demikian halnya potret desa berkembang, lanjutnya, menunjukkan kondisi riil desa tersebut telah memiliki potensi ketiga aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi, meskipun belum bisa dilakukan secara optimal.
Untuk status desa maju, lanjut Sugito, dinilai telah mampu mengoptimalkan ketiga aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum dapat terlaksana secara berkelanjutan.
“Sementara desa mandiri telah mengoptimalkan 3 aspek tersebut dan kemandirian ini didorong dengan upaya – upaya pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, hasil pengukuran IDM yang telah dilakukan tidak hanya sekedar mengukur, tetapi berupaya untuk melihat apa yang perlu dilakukan melalui rekomendasi dari hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh IDM untuk meningkatkan status desa itu sendiri.
Pemanfaatan dari rekomendasi itulah, lanjutnya menjadi upaya dalam rangka berbagi peran sehingga diketahui mana yang menjadi kewenangan desa, supra desa (kabupaten, provinsi, maupun pusat).
Penulis: Ifta l Editor: Saiful
