Banggar Ungkap Alasan APBN 2025 Era Prbaowo Memiliki Keterbatasan

Nasional, Deras.id – Said Abdullah selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ungkap alasan APBN tahun 2025 di bawah pemerintahan Prabowo memiliki keterbatasan dalam menjalankan rencana anggarannya.

Baginya, Prabowo-Gibran mengantongi sejumlah program unggulan namun diwaktu yang bersamaan pihaknya tidak memiliki otoritas mutlak untuk menunaikan mimpinya.

Dampaknya bagi Said Abdullah, akan banyak program yang akan terbengkalai bahkan gagal.

“Itu dari sisi delapan prioritas nasional kita. Dari sisi anggaran, sebagaimana sudah dibahas di panja (panitia kerja) A, kita sadari bersama bahwa tidak ada kemewahan bagi kita dalam APBN yang akan datang,” jelasnya dalam rapat panja RKP Tahun 2025, Senin (24/6/2024).

Said menjelaskan anggaran belanja dalam APBN 2025 misalnya, direncanakan sebesar Rp3.500 triliun hingga Rp3.540 triliun, di mana belanja pegawai mencapai Rp840 triliun, subsidi dan kompensasi Rp500 triliun, pembayaran bunga utang sebesar Rp561 triliun, juga transfer ke daerah yang sebesar Rp900 triliun.

“Itu kan sebenarnya kita sudah bisa hitung, sehingga kalau muatannya terlalu banyak di dalam prioritas nasional yang mau dicapai, akhirnya semuanya tidak akan tercapai,” tambahnya.

Apalagi pemerintah sudah merancang alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis yang sebesar Rp71 triliun untuk tahun anggaran 2025.

“Belum lagi tadi konferensi pers antara Menko (Airlangga Hartarto), Menkeu (Sri Mulyani), dan salah satu tim gugus tugas sinkronisasi APBN 2025 (Thomas Djiwandono), makan bergizi gratis itu masuk Rp71 triliun, sehingga memang betul-betul tidak ada kemewahan,” tuturnya.

Sebab itulah, Said mengimbau agar negara segera melakukan penajaman dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 dan berfokus pada program prioritas yang bisa menjawab permasalahan dasar di masyarakat.

“Kami berharap penajaman itu kita bahas di tim perumus, sambil memasukkan masukan dari para anggota dan pimpinan DPR, tapi Banggar berkomitmen memberikan keleluasaan seluas-luasnya bagi presiden terpilih, karena itu bagian fairness dari anggaran presiden terpilih untuk melaksanakan visi dan misinya,” kata Said.

Penulis: M.F.S.A I Editor : Dinda

Exit mobile version