Nasional, Deras.id – Cucun Ahmad selaku Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) memberikan saran kepada pemerintah untuk menunda proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
Menurutnya, realisasi pembangunan IKN tidak harus dipatok berdasarkan deadline yang sudah direncanakan, pasalnya kelancaran pembangunan sangat bergantung pada akomodasi keuangan negara. Penerimaan uang negara pada tahun ini diprediksi tidak mencapai target.
“Jangan terlalu mendesak harus selesai dalam batas waktu berapa tahun gitu. Karena harus disesuaikan juga dengan kondisi keuangan negara. Kami merekomendasikan penyelesaian harus disesuaikan dengan keuangan negara,” tegasnya kepada wartawan di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).
Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hal tersebut sangat memungkinkan sekali jika dalam proses pembangunan pada tahun selanjutnya anggaran yang akan dialokasikan lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya.
Karena pemerintah melalui APBN hanya mengakomodir 20% dari total kebutuhan pembangunan IKN atau hanya sekitar Rp93 triliun. Jika diakumulasikan sejak 2022 hingga 2024, APBN mengalokasikan Rp72,5 triliun. Rinciannya, telah terealisasi senilai Rp5,5 triliun pada 2022, sejumlah Rp27 triliun pada 2023, serta alokasi Rp40 triliun pada 2024.
Sebagai tambahan informasi bahwa per Mei 2024, dari total Rp40 triliun telah tersalurkan Rp5,5 triliun baik untuk membangunan klaster infrastruktur dan noninfrastruktur.
Artinya, sisa dari APBN hanya sebesar Rp20,5 triliun lagi untuk IKN selebihnya diserahkan kepada swasta. Sejauh ini, Cucun melihat Prabowo hanya perlu menjalankan program-program warisan Jokowi yang mendesak.
“Kita kan tadi pakai tema RKP juga inklusif berkelanjutan. Jadi mana yang sustainable yang harus dijalankan, masih bisa berjalan karena itu kayak zero kemiskinan ekstrem itu kan harus diselesaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto percaya diri akan mendanai pembangunan IKN dengan APBN. Pemerintah akan mengeluarkan Rp16 triliun setiap tahunnya untuk membangun ibu kota baru tersebut.
“Ya, benar, US$35 miliar (dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN), tapi perhitungannya adalah dalam periode 25 sampai 30 tahun proses penyelesaian. Jadi kebutuhan anggaran sekitar US$30 miliar selama 30 tahun itu berarti US$1 miliar (sekitar Rp16 triliun, asumsi kurs Rp16.000) per tahun. APBN Indonesia bisa menanggungnya. Jadi kami sangat percaya diri,” tegasnya dalam forum internasional Qatar Economic Forum 2024, dikutip Rabu (16/5/2024).
Penulis: M.F.S.A I Editor : Dinda
