Nasional,Deras.id – Setelah rilis pagu indikatif Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengagendakan Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting), yaitu Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga.
Salah satu ketentuan anggaran yang tidak disepakati adalah pagu anggaran Kementerian Investasi 2025. Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyayangkan dana untuk lembaganya kecil.
Bukan tanpa alasan yang logis Bahlil ajukan keluhan, karena antara sarana dan target yang ditetapkan sangat jomplang. Sebab tahun anggaran 2025, Kementerian Investasi/BKPM ditargetkan meraup investasi sebesar Rp1.850 triliun. Sedangkan alokasi pagu indikatif Kementerian Investasi tahun anggaran 2025 dipangkas menjadi Rp681,88 miliar. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kementerian Investasi masih dialokasikan anggaran sebesar Rp1,23 triliun.
“Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan menjadi Rp1.850 triliun, tapi anggaran diturunkan. Dari target Rp1.400 triliun pada 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun, sekarang (target) dinaikkan tapi anggaran diturunkan menjadi Rp600 miliar lebih,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Menurut Menteri Investasi, ketetapan dari Kementerian Keuangan tersebut membuatnya bingung. Lantas Bahlil meminta DPR dan Kepala Bappenas untuk meminta jawaban dari pagu anggaran tersebut.
“Jadi saya ingin katakan dalam forum ini RKP yang dibuat Bappenas dan Menkeu Rp1.850 triliun itu tidak bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan,” ujarnya.
Bahlil juga menganggap jika target yang ditentukan besar maka subsidi yang didapatkan juga harus rasional. Untuk pagu anggaran TA 2025 sekarang menurut Bahlil hanya bisa mendapatkan Rp800 triliun.
“Jadi saya sampaikan kita revisi aja RKP-nya, dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” ucap Bahlil.
Penulis: M.F.S.A I Editor : Dinda
