Analisis Wacana Dampak Pemekaran Provinsi Baru

Wacana pemekaran provinsi baru di Indonesia menjadi isu yang menarik untuk ditelisik.  Berawal dari adanya postingan dan narasi yang beredar terkait informasi pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa dibagikan di media sosial, salah satunya lewat Facebook oleh akun Agus Setiawan. Isu tersebut mendapatkan beragam jawaban pro dan kontra dari para netizen.

Namun,  berdasarkan informasi yang dilansir dari kominfo.go.id, faktanya klaim yang mengatakan bahwa rencana pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa adalah keliru. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan mengatakan, pemerintah belum memiliki rencana untuk memekarkan provinsi di Indonesia.

“Pemerintah belum memiliki rencana untuk memekarkan provinsi mana pun di Indonesia karena masih moratorium” kata Benny Irwan.

Disinformasi mengenai pemekaran provinsi baru di Indonesia tentu merupakan kesesatan karena menyebar berita hoax dan menyebabkan kegaduhan. Akan tetapi dibalik itu semua, terdapat hal menarik jika wacana tersebut terealisasikan dikemudian hari. Perlu diketahui, misal Pulau Jawa memiliki cakupan wilayah luas dengan populasi penduduk yang sangat banyak. Tentu kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada berbagai sektor misalnya ekonomi karena cakupan wilayah yang luas, jangkauan pada daerah-daerah yang terpencil kurang merata, contohnya di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong rendah dalam tingkat ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2023, di Pulau Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi yakni 11,04 persen atau 448.470 jiwa, kemudian menyusul Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin kedua di Jawa dengan persentase 10,77 persen atau sebanyak 3.791.500 penduduk miskin.

Adanya provinsi baru tentu akan berdampak banyak pada sektor ekonomi masyarakat, sebab dengan cakupan wilayah yang lebih kecil dan adanya otonomi daerah, suatu wilayah dapat menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokalnya dan dimungkinkan saja juga akan terjadi peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur yang merata.

Wacana pemekaran provinsi baru di Indonesia perlu dikaji secara mendalam terkait dampak dan efektivitasnya mengurai berbagai permasalahan yang dihadapi pada berbagai sektor seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pemekaran provinsi baru mungkin bukan berita hoax untuk dimasa mendatang, jika memang perlu untuk direalisasikan. Terlebih lagi belum lama ini, Komisi II DPR telah melakukan Pembahasan Undang-Undang27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota, meskipun didalamnya diklaim tidak ada pembahasan rencana pemekaran wilayah baru.

Dampak Positif dan Negatif

Secara normatif pembentukan suatu daerah otonom baru dapat diadakan oleh pemerintah antara lain melalui pemekaran daerah otonom. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkasan jurnal yang ditulis oleh Mas Ama dkk, yang berjudul “Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah” dijelaskan jika dalam kehidupan berpemerintahan, kebutuhan masyarakat lambat laun semakin meningkat dan kompleks, sementara pada sisi yang lain, kinerja memenuhi segala tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut harus diakui belum optimal oleh karena berbagai alasan baik alasan lokalsional, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis administratif dan sebagainya. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya pemekaran suatu wilayah dengan tujuan untuk memangkas birokrasi pelayanan dan sebagainya. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), R. Gani Muhamad, menyampaikan jika pemekaran wilayah bertujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah.

“Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mencepat akselerasi pembangunan daerah. Dan daerah otonom baru yang terbentuk itu merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya,” ujar Gani.

Pada wacana pemekaran provinsi baru di Indonesia, selain dampak positif tentu juga akan dihadapkan pada dampak negatif yang akan ditimbulkan.  Berikut ini beberapa dampak positif dan dampak negatif yang dimungkin terjadi :

Dampak Positif

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan: Pembentukan provinsi baru dapat mempercepat pembangunan daerah yang sebelumnya mungkin terabaikan oleh pemerintah pusat atau provinsi induk. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar daerah.
2. Penguatan Otonomi Daerah: Provinsi baru memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta pelayanan publik.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan adanya provinsi baru, diharapkan akan terjadi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang lebih merata.
4. Peningkatan Representasi Politik: Provinsi baru memberikan kesempatan lebih banyak kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan, sehingga aspirasi mereka dapat lebih mudah disampaikan dan diwujudkan.

Dampak Negatif

1. Biaya Administrasi dan Birokrasi: Pembentukan provinsi baru memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, gaji pegawai, dan operasional birokrasi. Hal ini dapat membebani anggaran negara atau daerah.
2. Konflik Sosial dan Politik: Proses pemekaran daerah dapat memicu konflik sosial dan politik, terutama jika tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh atau jika ada ketidaksepakatan antar kelompok masyarakat terkait pembagian wilayah atau sumber daya.
3. Potensi Korupsi: Pembentukan provinsi baru dapat membuka peluang untuk praktik korupsi jika tidak ada pengawasan yang ketat. Pengelolaan dana dan sumber daya yang kurang transparan dapat merugikan masyarakat.
4. Pemekaran yang Tidak Efektif: Jika pemekaran tidak didasarkan pada kajian yang matang dan lebih karena motif politik, provinsi baru mungkin tidak memiliki kapasitas sumber daya manusia atau alam yang memadai untuk berkembang mandiri, sehingga malah menjadi beban tambahan bagi negara.

Sebagai contoh, pembentukan provinsi Papua Barat dan Papua Selatan bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik di wilayah tersebut. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai, sumber daya manusia yang masih terbatas, serta potensi konflik antara kelompok-kelompok lokal menjadi isu yang harus dihadapi.

Secara keseluruhan, dampak pertambahan provinsi baru sangat tergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pengawasan dan evaluasi yang kontinu juga penting untuk memastikan tujuan pemekaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Sebab, pasti dibutuhkan waktu yang cukup panjang agar nantinya daerah yang telah dimekarkan dapat berjalan secara mandiri, efektif dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan didaerahnya masing-masing.

Pengaruhnya pada sektor pembangunan ekonomi

Pemekaran wilayah selaras dengan adanya otonomi daerah, yaitu daerah memiliki keleluasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pelayanan masyarakat dan lainnya. Adanya otonomi daerah, menjadikan suatu daerah bisa melalukan pengelolaan potensi lokal secara maksimal untuk mendorong terjadinya pembangunan dan percepatan kemajuan perekonomian.

Secara tidak langsung, dengan adanya pengelolaan potensi lokal yang dilakukan secara maksimal dapat mendatangkan investor di suatu daerah, serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Kondisi inilah yang diharapkan dari dampak adanya pemekaran wilayah yaitu perkembangan dan peningkatan pada sektor ekonomi. Selain itu, jika dalam kebijakan otonomi daerah benar-benar dikaji secara mendalam sesuai dengan potensi yang ada, maka dipastikan suatu daerah dapat berkembang pesat secara ekonomi.

Mewujudkan pembangunan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, diperlukan daya sokong memadai seperti peningkatan infrastruktur baik itu infrastruktur transportasi (pembangunan jalan, bandara, dll) untuk konektivitas perdagangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan dilain sisi perlu juga pembangunan infrastruktur publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ultilitas dasar (air bersih, listrik) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dampak pemekaran wilayah tentu sangat berpengaruh pada sektor ekonomi suatu daerah, senyampang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan hasil kajian-kajian strategis saat proses pembentukan wilayah baru. Sebab, hal yang dikhawatirkan adalah terjadinya penyelewengan atau pemanfaatan oleh segelintir penguasa dibalik adanya pemekaran wilayah.

Perebutan wilayah politik

Perebutan wilayah politik dalam konteks pemekaran provinsi di Indonesia adalah fenomena yang sering terjadi dan melibatkan berbagai kepentingan dari berbagai pihak. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait perebutan wilayah politik dalam proses pemekaran provinsi:

1. Kepentingan Politik dan Ekonomi

a. Akses ke Sumber Daya: Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti tambang, hutan, atau lahan pertanian, sering kali menjadi titik fokus dalam perebutan wilayah. Pemekaran wilayah dapat membuka akses lebih besar bagi aktor politik dan ekonomi lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut.

b. Kontrol atas Anggaran dan Dana Pembangunan: Provinsi baru mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kontrol atas anggaran ini menjadi daya tarik bagi aktor politik lokal untuk mendukung pemekaran.

2. Persaingan Politik Lokal

a.  Pembentukan Kekuasaan Baru: Pemekaran provinsi menciptakan peluang bagi munculnya pemimpin dan elit politik baru di daerah tersebut. Ini sering kali mengakibatkan persaingan yang sengit antara kelompok-kelompok politik lokal yang ingin menguasai jabatan strategis, seperti gubernur, wakil gubernur, dan anggota DPRD.

b. Fragmentasi Politik: Pemekaran dapat memecah basis dukungan politik yang ada, mengubah dinamika politik lokal, dan menyebabkan fragmentasi antara kelompok-kelompok yang sebelumnya bersatu.

3. Dampak Jangka Panjang

a. Stabilitas Politik: Jika tidak dikelola dengan baik, perebutan wilayah politik dapat mengganggu stabilitas politik lokal dan nasional. Hal ini bisa berdampak negatif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dimekarkan.

b. Pembangunan Daerah: Pemekaran yang didorong oleh kepentingan politik semata tanpa pertimbangan kebutuhan nyata masyarakat dapat menghasilkan provinsi yang kurang berkembang dan bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

4. Rekomendasi untuk Mengelola Perebutan Wilayah Politik

a. Kajian yang Komprehensif: Proses pemekaran harus didasarkan pada kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, akademisi, dan pakar.

b. Transparansi dan Partisipasi Publik: Proses pemekaran harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

c. Penguatan Lembaga Lokal: Penguatan kapasitas lembaga lokal dan pemerintahan daerah penting untuk memastikan bahwa mereka mampu mengelola provinsi baru dengan efektif dan efisien.

d. Pengawasan yang Ketat: Pemerintah pusat harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses pemekaran untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa pemekaran membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dengan mengelola perebutan wilayah politik secara bijaksana, pemekaran provinsi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dimekarkan.

Penulis: Hvd l Editor: Uud