Usulan Cak Imin: Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Terpisah dari Kementerian Agama

Jakarta, deras.id- Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag). Dalam sambutannya pada acara diskusi publik mengenai revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Cak Imin menegaskan bahwa pemisahan ini merupakan bagian dari upaya revolusi dalam penyelenggaraan haji.

Cak Imin menjelaskan bahwa usulan tersebut sudah mulai dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan pembentukan Badan Penyelenggara Haji. Namun, ia berharap badan tersebut akan dinaikkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji.

“Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai walaupun masih setengah revolusi, yaitu ada badan penyelenggara haji, tapi belum menjadi kementerian. Kami berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti akan mengubah badan penyelenggara haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menyatakan bahwa penyelenggaraan haji melibatkan tiga pihak penting: kementerian, pengelolaan keuangan haji, dan lembaga pelaksana di daerah dan lokasi haji. Ia menekankan perlunya revolusi dalam penyelenggaraan haji untuk memperbaiki sistem yang ada.

Cak Imin juga berharap diskusi publik ini akan menghasilkan ide-ide baru untuk memperbaiki penyelenggaraan haji. Mengingat penyelenggaraan haji 2025 yang semakin dekat, dengan kloter pertama dijadwalkan pada 2 Mei, Cak Imin berharap masukan dari diskusi ini dapat membuat penyelenggaraan haji lebih efisien dan terorganisir dengan baik.

Penulis : Putra Alam