Bondowoso, Deras.id – Ratusan kader dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Bondowoso (PC PMII Bondowoso) melakukan aksi demontrasi besar-besaran di kantor DPRD Bondowoso pada Jumat (21/2/2025). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka menolak kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah.
Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Sejak adanya efisiensi anggaran, banyak kementerian dan lembaga yang anggarannya terpangkas. Salah satunya ialah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Menurut Ketua Umum PMII Bondowoso, Muhammad Holik, anggaran Kemendikdasmen dipangkas menjadi Rp26,27 T dari yang awalnya Rp33,55 T.
“Anggaran Kemendikdasmen terkena efisiensi anggaran sebanyak Rp7,27 T. Pemangkasan ini akan mengakibatkan kerusakan terhadap tatanan pendidikan dan generasi masa depan yakni generasi emas 2045,” kata Holik di kantor DPRD Bondowoso, Jumat (21/2/2025).
Selain itu, Holik menilai efisiensi anggaran untuk Kemendiktisaintek sebesar Rp 22,5 T berpotensi terjadinya kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar).
“Meskipun Sri Mulyani (Menteri Keuangan) menyampaikan tidak ada pemotongan beasiswa KIP dan tidak ada kenaikan UKT, kami tetap akan mengawal hal itu,” ujarnya.
Bahkan kata Holik, PMII Bondowoso menuntut Komisi 4 DPRD Bondowoso untuk bertanggung jawab jika terjadi kenaikan UKT dan pemotongan beasiswa KIP di kampus Bondowoso.
“Kami menuntut Komisi 4 selambat-lambatnya 7 x 24 jam melalui surat pernyataan yang menerangkan tidak adanya pemangkasan beasiswa KIP-K dan kenaikan UKT di lingkungan Perguruan Tinggi Bondowoso,” tegasnya.
