Jakarta, Deras.id – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sampai saat ini masih menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu karena masih terkendala masalah pengadaan lahan sehingga masih belum ada investor masuk.
“Lahan belum selesai, untuk investor, bagaimana cara membelinya, kan karena semua ada kewenangan ada di otorita, membeli tanah disana, makanya belum ada investasi yang masuk dan baru pengerjaan dengan APBN saja,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono kepada wartawan dikutip Deras.id, Selasa (2/5/2023).
Sebelumnya sudah banyak investor yang membuat letter of intent atau surat minat ikut proyek pembangunan IKN. Akan tetapi belum ada realisasi langsung di lapangan.
Basuki Hadimuljono ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan peta khusus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN, mencakup zona-zona lahan yang akan digunakan di IKN. Zona tersebut nantinya akan digunakan dan dibangun pemerintah dan lahan potensial untuk dikerjakan oleh para investor.
“Belum (ada realisasi), sekarang yang dikerjakan yang APBN semua walaupun RDTR sudah kita siapkan. Tapi gimana misalnya kalo ada yang bangun Rumah Sakit lima hektare, nah belinya gimana?,” tutur Basuki Hadimuljono.
Pembelian tanah nantinya akan melalui Badan Usaha Milik Otorita (BUMO). BUMO akan berhubungan langsung dengan investor, sehingga akan mempercepat penyelesaian pembelian tanah.
Rencananya target dari pembangunan IKN akan banyak didanai oleh uang dari investor dengan tujuan supaya pembangunan tidak menganggu ruang fiskal. Porsi pendanaan APBN sebanyak 20 persen sedangkan dari investasi sebanyak 80 persen.
Penulis: Risca l Editor: Rifai
