Nasional, Deras.Id – Merespon aturan baru terkait pembatasan impor deretan pengusaha dari 7 kamar dagang dan industri negara asing lakukan negosiasi. Mereka membuka pembicaraan dengan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator bidang Investasi dan Kemaritiman.
Dampak dari edaran tersebut terdapat 4.000 produk yang terhambat karena adanya pembatasan impor. Sebagai mana dikutip oleh Bloomberg pada Jumat (10/5/2024) para ekskutif meresponsnya dengan sikap negosiatif, mereka melobi Menko Luhut untuk mengembalikan aturan pembatasan seperti sebelumnya.
Menurut Bloomberg, ciri kebijakan Presiden Jokowi adalah protelsionisme yang sangat mengkhawatirkan. Perwakilan yang terlibat dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa hal yang mengancam kredibilitas ekonomi Indonesia adalah sikap proteksionisme.
Seorang analis di BowerGroupAsia menyampaikan pembicaraan tersebut mengharuskan Indonesia agar memikirkan kembali kohesi aturan perdagangan dalam soal hilirisasi. Tak terkecuali dalam menemukan keselarasan visi antara penyesuaian ekspor-impor dan inovasi yang future oriented.
Seperti diketahui, aturan pembatasan impor oleh Kementerian Perdagangan mulai diterapkan pada Maret 2024. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong produksi dalam negeri dengan mempersulit perusahaan mengimpor barang seperti laptop dan bahan baku berbahaya. Namun, aturan tersebut berdampak luas ke pelaku usaha lokal dan asing karena mencakup sekitar 70% barang yang diperdagangkan secara domestik.
Salah satu contoh dampaknya adalah kesulitan pabrik-pabrik LG Electronics lokal dalam mendapatkan komponen untuk membuat mesin cuci dan televisi yang akan diekspor ke Korea Selatan. Meskipun demikian, LG Electronics belum memberikan tanggapan atas kondisi ini ketika diminta konfirmasi.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan kepada beberapa pemimpin kamar dagang bahwa aturan tersebut dapat dibalikkan pada akhir tahun atau awal tahun 2025. Sinyal bahwa kebijakan akan berbalik ketika pemerintahan baru di bawah Prabowo akan efektif.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa aturan pembatasan impor tersebut tidak dimaksudkan untuk membebani perusahaan, tetapi untuk mengurangi impor yang meningkat untuk memfasilitasi pengembangan industri dalam negeri.
Sikap proteksionisme di bawah kepemimpinan Jokowi dibanjiri kritik dari Bank Dunia. Lembaga yang mencerminkan suara pendukung liberalisasi perdagangan itu yang menyatakan bahwa sikap langkah proteksionisme membuat Indonesia terpinggirkan dari rantai pasok global dan menghambat sektor manufakturannya.
Meskipun demikian, sejauh ini Jokowi dan akan dilanjutkan oleh suksesornya Prabowo tetap bertahan pada pendekatan pembatasan ini. Prabowo Subianto selaku presiden terpilih mengafirmasi bahwa semua ponsel yang dijual di Indonesia harus dibuat secara lokal.
Menurut Bloomberg, hal ini sangat berisiko sebab sektor manufaktur Indonesia telah melorot dari 21,1% menjadi 18,7% dalam porsi PDB sejak Jokowi mulai menjabat pada tahun 2014. Namun, hal ini bisa saja berubah seketika secara radikal jika memungkinkan banyak investor tarik diri untuk berinvestasi di Indonesia.
Penulis : M.F.SA I Editor : Dinda
