Jakarta, Deras.id – Pemerintah akan meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital, yang merupakan bagian dari GovTech Indonesia. Masyarakat yang hendak membuat identitas nantinya tidak perlu lagi datang ke kelurahan.
“Kalau ini (Govtech) selesai Insya Allah Mei atau Juni untuk memperoleh IKD masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan ke desa cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD, tentu ini lompatan besar dan atas saran presiden kendala-kendalanya ke depan untuk segera di eksekusi,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb), Azwar Anas kepada wartawan dikutip Deras.id, Senin (25/3/2024).
Azwar Anas menyampaikan bahwa pemerintah akan segera meluncurkan GovTech atau layanan terpadu urusan pemerintahan pada pertengahan tahun 2024. Pemerintah sedang menyiapkan satu portal canggih yang dapat mengakses berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari Sertifikat Standar Usaha (SSU), sertifikat elektronik, hingga IKD tersebut.
Portal canggih ini merupakan imbauan dari Presiden Joko Widodo supaya tidak ada aplikasi baru yang dibentuk kementerian/lembaga. Nama GovTech yang dipilih oleh Presiden Jokowi adalah INA Digital.
“Sekarang masih banyak sekali aplikasi dan presiden telah perintahkan tidak boleh ada lagi aplikasi. Nah, tadi kami sudah sampaikan kepada bapak presiden pilihan logo untuk INA digital,” tutur Azwar Anas.
Portal nasional untuk IKD ini berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Presiden Jokowi mengimbau supaya kementerian segera mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk disambungkan ke portal nasional, sehingga nantinya layanan masyarakat seluruhnya bisa diakses melalui GovTech Indonesia yakni INA Digital.
“Dalam jangka pendek presiden memerintahkan kepada seluruh kementerian selambat-lambatnya pada bulan Mei segera mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk disambungkan portal nasional,” ucap Azwar Anas.
Rencananya Super Aplikasi ini akan diluncurkan pada bulan Mei 2024. Sementara itu, untuk integrasi seluruh layanan di Kementerian dan Pemerintah Daerah ditargetkan rampung September mendatang.
“Secepatnya Mei, kita sedang kerja keras nanti siang malam sehingga bisa diselesaikan. Karena Pekerjaannya ini sudah beberapa bulan. Targetnya bulan September sudah seluruhnya portal nasional 9 prioritas tadi,” jelas Azwar Anas.
Penulis: Risca l Editor: Dinda
