Tak Ingin Kalah Hattrick di Pilpres, PAN Bakal Dukung Capres Terkuat

Jakarta, Deras.id – Partai Amanat Nasional (PAN) bakal mendukung calon presiden yang mempunyai potensi menang di Pilpres 2024. Sebab partai yang dipimpin Zulkifli Hasan (Zulhas) tersebut tak mau merasakan kekalahan ketiga kalinya di pemilihan presiden.

“PAN akan berkoalisi dengan pasangan calon yang diprediksi akan menang pilpres. Sebab PAN telah dua kali kalah, di pilpres 2014 dan 2019. Maka di pilpres 2024 ini PAN berharap tidak kalah lagi,” Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

“Untuk itu PAN akan mencermati hasil survei tentang hasil elektabilitas dan trend atau kecenderungan kenaikan elektabilitas figur. Juga PAN akan melakukan monitoring kondisi obyektif di lapangan tentang preferensi pemilih,” sambungnya.

PAN saat ini tidak mau terburu-buru soal dukungan kepada salah satu calon presiden. Sebab tenggang waktu pendaftaran capres-cawapres masih dibuka sampai tanggal 19 Oktober 2023.

“PAN tidak akan tergesa-gesa atau terburu-buru, sebab masih banyak waktu karena pintu KPU dibuka pendaftaran tanggal 19 Oktober 2023,” tutur Viva.

Viva lantas menyinggung soal kedekatan Zulhas dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Keduanya disebut mempunyai kedekatan yang istimewa karena mempunyai pemikiran yang sama soal keagamaan.

“Hubungan antara PAN dan PBB, atau antara Bang Zulhas dan Bang Yusril, dari dulu sudah dekat. Bukan hanya dekat secara fisik, tapi juga dekat di hati. Hal itu karena dalam pemikiran keagamaan, antara PAN dan PBB juga selaras dengan pikiran dan gagasan Pak Natsir, pendiri Partai Masyumi,” ungkap Viva.

PAN dan PBB juga disebut mempunyai tujuan yang sama untuk menebarkan kebaikan kepada masyarakat Indonesia. Sehingga PAN berkomitmen untuk terus melakukan komunikasi dengan seluruh elemen agar tujuan tersebut dapat tercapai.

“Yang juga sama-sama bercita-cita agar Indonesia sebagai negara nasional yang baldatun toyyibatun wa robbun ghafur. PAN sebagai partai yang nasionalis religius dan kerakyatan tentu harus berkewajiban membangun komunikasi yang baik dengan seluruh partai politik, termasuk dengan PBB,” pungkasnya.

Penulis: Kusairi l Editor: Ifta

Exit mobile version