Jakarta, Deras.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelaku usaha. Menurutnya pemerintah dengan pelaku usaha harus berkolaborasi untuk menghadapi resiko di tahun 2023 yang didominasi finansial dan geopolitik.
“Dalam proses pemulihan kita juga melihat adanya tantangan-tantangan baru. Di tahun 2023, tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik. Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta perubahan global supply chain yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulis pada akun resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dikutip Deras.id, Sabtu (28/1/2023).
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan, meliputi pemberian fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Salah satu pelaku usaha yang bekerja sama dengan Bea Cukai yakni Cikarang Dry Port (CDP) yang telah beroperasi sejak tahun 2010.
CDP merupakan bagian dari program pemerintah, yakni Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia.
Kerja sama antara CDP dengan Bea Cukai Cikarang ini untuk melakukan tranformasi bisnis dalam hal penguatan budaya, pengembangan proses bisnis, serta pengembangan system, seperti autogate system, behandle management system, dan electronic seal yang terintegrasi dengan CEISA.
Selain itu, transformasi ini sesuai dengan upaya pemerintah dalam National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai inisiatif besar nasional yang memiliki tujuan untuk mengurangi biaya logistik serta mempercepat pergerakan barang dalam rantai pasok.
Penulis: Risca l Editor: Ifta
