Nasional, Deras.id – Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menegaskan bahwa lembaganya sekarang sedang menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 untuk tahun pertama Prabowo-Gibran menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
Menurut Sri Mulyani, saat masa transisi seperti sekarang hal penting yang sangat fundamental untuk dipikirkan lembaganya adalah memastikan semua kebijakannya bisa menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah gesekan ekonomi global.
“Kita akan terus memastikan bahwa arah kebijakan yang secara fundamental penting bagi Indonesia yaitu investasi di bidang sumber daya manusia, hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah, berinvestasi lebih banyak untuk infrastruktur,” ungkapnya dalam diskusi 2024 Fitch on Indonesia, Rabu (15/5/2024).
Sedangkan menjaga infrastruktur merupakan langkah penting dalam menjaga efesiensi dan produktivitas. Secara bersamaan, saat ini pemerintah terus mengupayakan terwujudnya institusi yang baik dan handal dengan cara reformasi.
“Itu yang akan menjadi tema arah kebijakan,” sambung Sri Mulyani.
Melihat Indonesia yang perlahan mendapatkan peran penting di berbagai forum internasional tentu harus dijaga konsistensinya bagi pemerintah yang menjabat selanjutnya.
Salah satu afirmasi yang siginifikan disampaikan Sri Mulayani saat hadir dalam forum yang diadakan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional bahwa hingga era trasisi saat ini pemerintah Indonesia teruji secara maksimal.
Sri Mulyani juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi yang baik dengan presiden terpilih terkait sikap petahana yang mempersiapkan APBN di tahun pertamanya setelah berakhirnya masa kedua Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang.
“Kita akan terus berkonsultasi (dengan presiden terpilih) dan tentu saja dari sisi politik akan terus berproses, sedangkan dari sisi ekonomi dan terutama dari sisi penyusunan anggaran kita harus menyiapkan sesuai dengan siklus anggaran yang diatur oleh undang-undang,” jelasnya.
Untuk mempersiapkan semuanya, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) akan disiapkan kepada DPR pada 20 Mei mendatang. Dalam proses ini, perencanaan APBN akan disiapkan pemerintah melalui KEM-PPKF sebagai dasar rancangannya.
