Jakarta, Deras.id – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah menggelar evaluasi terkait serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Ia memerintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menyiapkan back up data sebagai upaya mencegah peretasan.
“Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget,” kata Presiden RI, Jokowi kepada wartawan dikutip Deras.id, Rabu (3/7/2024).
Insiden peretasan data ini bukan hanya dialami Indonesia, melainkan di negara-negara lain juga. Ransomware yang menyerang PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya menyebabkan sejumlah layanan publik lumpuh.
Serangan dari Brain Cipher sejak 17 Juni 2024 menyebabkan data kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkunci atau tersandera. Kemudian, Brain Cipher meminta tebusan ke pemerintah sebesar USD 8 juta atau sekitar Rp131 Miliar dalam wujud kripto bernama Monero.
Namun Brain Cipher, hacker yang telah membobol Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, justru membuat pernyataan mengejutkan pada, Selasa (2/7/2024). Ia meminta maaf dan siap membuka enkripsi agar semua sistem layanan publik di Indonesia kembali normal. Pengakuan ini terungkap dalam unggahan di forum gelap yang diposting ulang perusahaan intelijen siber asal Singapura StealthMole di Twitter.
“Geng ransomware Brain Cipher mengumumkan mereka akan merilis kunci dekripsi secara gratis pada Rabu ini. Mereka menekankan pentingnya pendanaan dan spesialis keamanan siber,” tulis StealthMole.
Namun, ahli keamanan siber mengimbau pemerintah untuk tetap berhati-hati atas pernyataan tersebut. Apabila nanti akan beredar informasi bahwa ada kunci untuk membuka enkripsi PDNS, semua pihak jangan percaya begitu saja dan wajib untuk kritis.
“Jadi harus hati-hati, jangan mudah dikelabui janji palsu. Dia bilang, ‘This Wednesday‘, artinya Rabu ini, Rabu ini itu Rabunya orang Jawa atau besok benaran?, dia gak kasih tanggal. Kecuali dia bilang, ‘This Wednesday, July 3 2024,’ itu baru kita bisa percaya, dia akan rilis Rabu (3/7),” kata Pengamat keamanan siber dari vaksin.com, Alfons Tanujaya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi merespons munculnya petisi daring yang mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan. Ia menyampaikan bahwa petisi tersebut masih dievaluasi. Jokowi tidak membeberkan hasil evaluasi terhadap Menkominfo yang juga Ketua Umum Projo tersebut.
“Semuanya sudah dievaluasi,” ujarnya.
Penulis: Risca l Editor: Ifta
