Suksesi 2024Berita

Singgung Politik Dinasti, PKB: Presiden Sulit Bedakan Tugas Kepala Negara dan Kepala Keluarga

Jakarta, Deras.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyinggung secara tersirat politik dinasti yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam kaitannya majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 2024. PKB menilai dalam hal tersebut, Presiden Joko Widodo sulit membedakan tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala keluarga.

“Ya memang betul sih, misalkan katakanlah ya sulitkan membedakan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus pada saat yang sama menjadi kepala keluarga. Itu memang agak sulit itu,” ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Jazilul menjelaskan dalam lembaga kehakiman seharusnya tidak diperbolehkan seorang hakim memutus perkara yang berkaitan dengan ikatan keluarga. Sebab menurutnya, apa pun hasilnya lembaga kehakiman tersebut dianggap tidak netral.

Baca Juga:  NasDem-Demokrat Saling Kritik Soal Cawapres Anies

“Makanya kalau di lembaga kehakiman itu tidak boleh dia memutus perkara berkaitan dengan anak atau ikatan kekeluargaan. Karena memang apapun hasilnya seandainya kemarin tok, tidak diberi misalkan ditolak oleh MK, tetap tuduhan itu akan sampai,” kata Jazilul.

Wakil Ketua MPR tersebut kemudian mengatakan bahwa seorang penguasa harus mampu menjaga etika. Sebab penguasa bisa diturunkan jika melakukan perbuatan tercela oleh rakyat.

“Perbuatan tercela itu bisa mengakibatkan Presiden bisa diturunkan, jelas di situ perbuatan tercela. Tercela itu enggak tahu saya apa, itu kan mesti subjek soal-soal yang pengaruhi secara etik,” terang Jazilul.

Oleh sebab itu, Jazilul mengungkapkan kita butuh keteladanan dari institusi politik, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kehakiman dan lembaga kepresidenan. Jazilul menilai saat ini terjadi penurunan kepercayaan publik kepada institusi negara akibat ulah oknum.

Baca Juga:  Jika Pemilu Ditunda, PKB: Merampas Hak Rakyat

“Nah itu butuh keteladanan. Inilah menurut saya jadi soal institusi-institusi politik hari ini. Menurut saya mengalami distrust, MK, mungkin juga MPR, DPR, KPK, BPK, termasuk juga lembaga kepresidenan,” tutur Jazilul.

Meskipun demikian, Ketua LPP PKB tersebut mengatakan PKB ingin pemilu 2024 berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Ia meminta netralitas negara bukan hanya narasi omong kosong belaka melainkan benar-benar diimplementasikan.

“Kita mau omongin Pemilu damai kalau memang satu ada antara kata dan perbuatan yaitu satu, kita bilang netral ya betul-betul netral, kita mau jujur ya betul-betul jujur, bukan hanya ingin ngomongnya jujur,” pungkas Jazilul.

Penulis: Diraf l Editor: Rifai

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button

Adblock Detected

Mohon Matikan AdBlock di Browser Anda