Jakarta, Deras.id – Komisi VII DPR RI menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan penggantian Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal tersebut berdasarkan dari hasil evaluasi kerja yang dinilai tidak maksimal oleh DPR.
“Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN RI mengingat berbagai permasalahan BRIN yang ada di BRIN tidak kunjung selesai,” ucap Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan rekomendasi DPR dalam rapat dengar penapat, Senin (30/1/2023).
Selain itu, Komisi VII melihat banyak progam kerja BRIN yang tidak implementatif sehinggga menimbulkan peluang kerugian terhadap negara, oleh karena itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk melakukan audit khusus kepada BRIN terutama pada pagu anggaran tahun 2022.
“Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan pagu anggaran BRIN tahun anggaran 2022 oleh BPK RI,” tegas Sugeng.
Lebih lanjut, salah satu anggota Komisi VII Mulyanto memberikan kritikan tajam kepada Ketua BRIN Laksana Tri Handoko. Menurutnya ia telah gagal mewujudkan cita-cita menyatukan, mengintegrasikan, dan mengonsolidasikan lembaga riset melelui pembentukan BRIN.
“Jadi hari ini yang terjadi hanyalah konsolidasi kelembagaan ‘tok’, didalamnya konsolidasi anggaran, konsolidasi progam tidak jalan. Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi sekitar 24 triliun, adanya kurang lebih hanya 6 sampai 7 triliun padahal semua lembaga udah melebur jadi satu,” ujar Mulyanto.
Sebelumnya, Mulyanto mengeluhkan pola komunikasi yang dilakukan oleh BRIN, terutama saat pengumuman akan terjadinya badai ekstrem di wilayah Banten. Menurutnya informasi tersebut justru membuat gaduh masyarakatm Pasalnya informasi tersebut tidak terlebih dahulu dikomunikasikan dengan lembaga yang berwenang yaitu BMKG.
“Wacana akan ada badai ekstrem, muncul statement seorang peneliti BRIN akan ada badai besar di Banten, apa kewenangannya,” pungkasnya.
Penulis: Brian l Editor: Rea
