Jakarta, Deras.id – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi adanya isu MK yang memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Perubahan sistem pada saat proses pemilu dinilai akan menimbulkan kericuhan di kalangan masyarakat hingga politisi.
“Apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai,” kata SBY dalam keterangannya pada Minggu (28/5/2023).
“Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik,” sambungnya.
SBY menilai bahwa publik akan sulit menerima perubahan sistem pemilu tersebut jika tak memiliki argumentasi yang kuat. Menurutnya, mayoritas partai politik akan menolak dengan adanya perubahan sistem pemilu tersebut.
“Saya yakin, dalam Menyusun DCS, Parpol & Caleg berasumsi sistem pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka. Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU & Parpol siap kelola “krisis” ini,” tegas SBY.
Untuk itu, Presiden RI ke-6 tersebut berharap sistem pemilu tetap dilakukan secara terbuka. Pasalnya, jika pun perubahan sistem tetap diubah maka dapat dilakukan setelah Pemilu 2024 digelar.
Sebagaimana diketahui, isu perubahan sistem pertama kali disampaikan oleh ahli hukum tata negara Denny Indrayana melalui akun Twitternya. Ia mengatakan bahwa MK akan memutuskan kembali pemilu pada sistem proporsional tertutup.
“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” sebut Denny.
Pernyataan tersebut membuat kegaduhan di masyarakat serta para politisi yang menolak adanya sistem proporsional tertutup. Diketahui, ada delapan parpol yang menolak dengan adanya sistem tertutup.
Kedelapan partai tersebut di parlemen yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PKB, PKS, PPP, dan PAN. Namun hanya satu partai yang mendukung adanya sistem tertutup yakni PDI Perjuangan.
Penulis: Fia l Editor: Ifta
