Nasional, Deras.id – Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons banyak tudingan negatif soal memanasnya isu Tapera. Menurutnya, masyarakat tidak perlu risau karena Tapera tidak untuk pendanaan proyek apapun apalagi untuk menutupi APBN sebagaimana spekulasi yang beredar.
“Pasti tidak (digunakan untuk itu). Karena Tapera itu tabungan, itu (dikelola) oleh Badan Pengelola Tapera sendiri, terpisah dari APBN,” jelas Basuki.
“Ini memang soal trust (kepercayaan), ya. Jadi saya kira banyak yang begitu, ini soal trust,” imbuhnya.
Basuki juga memperjelas bahwa dana iuran tersebut adalah murni tabungan rakyat. Jika pun sebagai peserta sudah memiliki rumah dan atau mau berhenti dia bisa klaim dananya kembali.
“Plus bunganya di atas bunga deposito. Kalau yang masih butuh rumah, dia nabung setahun itu sudah eligible (memenuhi syarat) untuk dapat kredit dari Tapera,” ujar Basuki.
Awal mula polemik Tapera muncul tepat setelah Presiden mengesahkan PP Nomor 21 Tahun 2024 terkait Penyelenggaraan Tapera. Kebijakan tersebut mengatur tentang kewajiban pemotongan gaji pekerja sebesar 3 persen. Sehingga mulai banyak kritik berdatangan dari berbagai elemen masyarakat, baik pengusaha, pekerja, akademisi, pengamat politik, hingga DPR.
Bahkan problem Tapera semakin memanas setelah banyak buruh lakukan unjuk rasa untuk meminta peraturan tersebut dicabut oleh Joko Widodo. Jika tidak segera dilakukan, massa mengancam datangkan jumlah demonstran yang lebih besar. Partai Buruh menganggap hal ini jelas merugikan rakyat terutama pekerja dan buruh.
“Ini aksi awalan, apabila pemerintah tak menanggapi aspirasi dari teman-teman buruh, akan dilanjutkan aksi yang meluas seluruh Indonesia, lebih dari 380 kabupaten,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Kamis (6/6/2024).
Dia menyebut aksi yang digelar saat itu berasal dari kalangan buruh di kawasan Jabodetabek, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Selain itu, para anggota Dewan di Parlemen juga ikut beri kritik atas kebijakan tersebut. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irine Yusiana Roba mencecar Lembaga terkait (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera Basuki Hadimuljono soal narasi masyarakat yang mampu memberi ‘subsidi’ ke masyarakat yang membutuhkan rumah pada program Tapera ini. Menurut dia, hal itu tak bisa disebut subsidi, melainkan gotong royong.
“Kalau subsidi itu kewajiban negara, bukan sesama warga negara. Alangkah malunya negara tak mampu hadir dalam menjawab tantangan yang ada di tengah masyarakat,” tegasnya.
Penulis: M.F.S.A I Editor : Dinda
