Respon Indeks Presespi Korupsi Anjlok, Jokowi Panggil Mahfud MD

Jakarta, Deras.id – Setelah Indeks Presepsi Korupsi (IPK) Indonesia mendapatkan hasil yang buruk. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menkopolhukam Mahfud MD, Kalpori Jenderal Listyo Sigit, Jaksa Agung ST Burhanudin, dan Ketua KPK Firli Bahuri untuk merespon hal tersebut. Setelah rapat, Mahfud MD mengatakan Presiden menghormati hasil penilaian dari Transparancey Intenational Indonesia (TII) dan kedepan akan memberikan arahan khusus.

“Tapi kami ingin sampaikan, dengan tetap menghargai hasil TII itu, memang yang kami temukan ada 13 lembaga segi internasional; yang dipakai untuk Indonesia itu ada 8; dan yang biasanya dipakai tahun ini, tidak dipakai Indonesia. Padahal perbaikan kita menuju ke situ, yaitu World Economic Forum,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Meskipun demikian, menurut Mahfud poin Indonesia di beberapa bidang sudah mengalami peningkatan seperti demokratisasi dan penegakan hukum serta keadilan. Namun disisi lain ada yang mengalami penurunan.

“Tapi di sektor-sektor tertentu misalnya perizinan, kemudahan berinvestasi, kemudian adanya kekhawatiran dari investor tentang kepastian hukum macam-macam itu mempengaruhi agak turun. Tapi kalau penegakan hukum, pemberantasan korupsi, demokrasi itu naik meskipun kecil,” tuturnya.

Selain itu, pernyataan Menko Marves yang mengkritisi OTT yang sering dilakukan oleh KPK dan pendapat Mendagri Tito Karnavian untuk tidak memeriksa kepala desa ternyata memberikan dampak bagi perolehan nilai IPK Indonesia.

“Kalau tanggapan Presiden tentang pernyataan pejabat seperti Pak Luhut dan lain-lain itu nanti biar Presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat atau tidak. Tetapi memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks seakan-akan pemerintah tidak mau OTT,” ujarnya.

Selanjutnya Presiden Jokowi meminta agar hasil buruk ini dapat menjadi acuan untuk terus melakukan perbaikan khususnya di sektor penegakan hukum. Ia meminta agar hukum sebagai panglima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Presiden meminta agar itu terus dilakukan secara tegas dan harus kita tunjukkan kepada publik bahwa kita sungguh-sungguh memberantas itu,” pungkasnya.

Penulis: Brian | Editor: Rea

Exit mobile version