Thailand, Deras.id – Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mengeluarkan keputusan kerajaan tentang pembubaran parlemen dalam pengumuman yang di terbitkan Royal Gazette, hal itu untuk membuka jalan bagi pemilihan umum yang akan diadakan pada bulan Mei. Keputusan itu dikeluarkan pada 17 Maret, berlaku efektif pada hari Senin.
“Ini adalah kembalinya kekuasaan pengambilan keputusan politik kepada rakyat dengan cepat untuk melanjutkan pemerintahan demokratis dengan Raja sebagai kepala negara,” isi keputusan yang diterbitkan pada hati Senin, dikutip dari aljazeera.com, Senin (20/3/2023).
Konstitusi Thailand menetapkan bahwa pemungutan suara harus dilakukan antara 45 dan 60 hari setelah pembubaran parlemen. Namun, tanggal pemilihan belum diumumkan tetapi Wakil Perdana Wissanu Krea ngam pada hari sebelumnya mengatakan kemungkinan akan diadakan pada tanggal 14 Mei jika parlemen dibubarkan.
Pemilihan itu adalah yang kedua sejak kudeta tahun 2014 dan yang pertama sejak negara itu diguncang protes besar-besaran oleh pro-demokrasi yang dipimpin kaum muda di Bangkok pada tahun 2020. Diketahui, pemilihan diperkirakan akan menampilkan pertarungan politik jangka panjang antara keluarga miliarder Shinawatra dan anggota parlemen negara.
Paetongtarn Shinawatra adalah kandidat yang diunggulkan untuk menjadi perdana menteri dalam survei opini, dengan dukungannya yang mencapai 10 poin menjadi 38,2 persen dalam jajak pendapat yang dirilis pada akhir pekan.
Jajak pendapat oleh National Institute of Development Administration menempatkan Perdana Menteri Prayut Chan-ocha yang berkuasa sejak kudeta 2014 terhadap pemerintah Pheu Thai di tempat ketiga dengan 15,6 persen.
Sementara, Paetongtarn pada hari Jumat mengatakan dia yakin akan memenangkan pemilihan dengan telak, dengan tujuan untuk mencegah setiap manuver politik terhadap partainya, yang sebelumnya telah dicopot dari jabatannya oleh keputusan pengadilan dan kudeta militer.
Sebagai informasi, Thailand adalah negara monarki konstitusional, di mana bentuk pemerintahan Raja melayani rakyat Thailand sebagai kepala negara, di bawah ketentuan Konstitusi Thailand dan Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, para menteri dari berbagai kementerian, wakil kementerian, dan pejabat permanen dari berbagai kementerian.
Penulis: Andre l Editor: Saiful
