BeritaNasional

Pushan Nilai Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Timbulkan Politik Uang dan Korupsi

Jakarta, Deras.id – Direktur Pusat Eksekutif Studi Hukum dan Pemerintahan (Pushan), Dr. Oce Madril menilai sistem pemilu proporsional terbuka menimbulkan dampak lebih negatif lebih besar yaitu politik uang dan korupsi. Meskipun sebenarnya secara konstitusi tidak diatur sistem pemilu seperti apa yang harus diterapkan.

“Jadi pilihan sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup merupakan kebijakan hukum terbuka. Kedua sistem itu pun pernah diterapkan di Indonesia,” ujar Oce, Kamis (5/1/2023).

Menurut Oce, sistem pemilu proporsional terbuka dengan mencoblos caleg langsung menitikberatkan pada individu, sehingga setiap caleg berlomba-lomba untuk dapat terpilih dan biasanya cenderung mengeluarkan biaya banyak.

“Hal ini yang menyebabkan politik berbiaya tinggi,” kata Oce.

“Biaya tinggi yang harus dikeluarkan caleg tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan kampanye agar dapar meraih suara sebanyak-banyaknya,” imbuhnya.

Selain menelan biaya cukup tinggi, Oce juga menyebut hal itu bisa memicu konflik. Para caleg yang akan bertarung dengan caleg lain seringkali terlibat persaingan yang berujung konflik.

“Oleh karena orientasinya adalah meraih suara sebanyak-banyaknya, maka berbagai intrik dilakukan termasuk melakukan praktik politik uang (money politic). Maka banyak riset menyatakan bahwa politik uang di Indonesia sangatlah tinggi,” terang Oce.

Oce menambahkan pemilu yang berbiaya mahal berkorelasi dengan tingginya korupsi di sebuah negara. Rumusnya sederhana, karena biaya modal yang harus dikeluarga mahal, maka ketika terpilih rentan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal pencalegan.

“Persoalan turunan yang ditimbulkan oleh sistem pemilu berbiaya mahal ini telah dirasakan selama ini dan hingga saat ini, persoalan semakin akut, korupsi politik dan politik uang semakin merongrong institusi demokrasi,” kata Oce.

Meskipun demikian, jika sistem pemilu proporsipional tertutup diberlakukan masih ada PR yang harus dibereskan yaitu masalah demokratisasi tingkat partai khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen politik.

Penulis: Diraf  l Editor: Rea

Show More
Dapatkan berita terupdate dari Deras ID di:

Berita Terkait

Back to top button

Adblock Detected

Mohon Matikan AdBlock di Browser Anda, Untuk Menikmati Konten Kami