Jakarta, Deras,id – Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden, Prabowo Subianto, baru-baru ini menyampaikan janji ambisius untuk membangun 3 juta rumah per tahun jika terpilih pada Pilpres 2024.
Janji ini muncul sebagai solusi terhadap krisis perumahan yang tengah dihadapi Indonesia, di mana kebutuhan akan hunian layak terus meningkat. Namun, pertanyaan yang mengemuka di publik adalah: seberapa realistis janji tersebut?
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kekurangan rumah di Indonesia (backlog) masih mencapai sekitar 12,75 juta unit per 2023. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hanya mampu mencapai sekitar 800 ribu hingga 1 juta unit per tahun.
Prabowo mengklaim akan mempercepat laju pembangunan rumah untuk mengatasi backlog ini dengan membangun hingga 3 juta unit per tahun. Namun, untuk mencapai angka ini, diperlukan infrastruktur, anggaran, serta kerja sama dari berbagai sektor seperti pemerintah, pengembang, dan perbankan.
Dalam konteks anggaran, membangun 3 juta rumah per tahun memerlukan dana yang sangat besar. Sebagai perbandingan, program Sejuta Rumah yang diluncurkan pada 2015 membutuhkan alokasi dana triliunan rupiah setiap tahunnya.
Jika target Prabowo tercapai, jumlah anggaran yang dibutuhkan diperkirakan akan berkali lipat, tergantung pada jenis rumah yang dibangun serta lokasinya. Apakah anggaran negara sanggup menutupi biaya tersebut tanpa mengorbankan sektor lain, menjadi salah satu pertanyaan yang perlu dijawab.
Ketersediaan lahan juga menjadi tantangan utama. Banyak wilayah, terutama di kota-kota besar, mengalami kenaikan harga lahan yang signifikan, sehingga sulit bagi pemerintah untuk mengadakan lahan murah dalam jumlah besar. Selain itu, birokrasi dalam hal perizinan dan pembangunan sering kali menjadi penghambat dalam realisasi proyek perumahan besar-besaran.
Meskipun janji ini tampak menarik bagi masyarakat yang sangat membutuhkan perumahan, realisasinya akan sangat tergantung pada eksekusi dan kemampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan struktural. Jika hambatan birokrasi, anggaran, dan ketersediaan lahan dapat diatasi, maka target 3 juta rumah per tahun mungkin bisa tercapai, namun hal tersebut memerlukan perubahan besar dalam tata kelola pembangunan perumahan.
Banyak yang skeptis apakah janji ini akan dapat terealisasi sepenuhnya, mengingat tantangan yang ada. Meski begitu, janji ini memberikan harapan bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, untuk mendapatkan akses perumahan yang lebih terjangkau di masa depan.
Janji Prabowo untuk menyediakan 3 juta rumah per tahun merupakan target ambisius yang menanggapi kebutuhan nyata perumahan di Indonesia. Namun, tantangan terkait anggaran, ketersediaan lahan, serta proses birokrasi perlu diatasi secara efektif.
Tanpa rencana yang konkret dan pelaksanaan yang matang, target ini mungkin sulit tercapai. Meski demikian, janji ini tetap menjadi sorotan utama dalam kampanye politiknya, dan akan terus ditunggu realisasinya oleh masyarakat luas.
Editor : Dinda
