Jakarta, Deras.id – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto walaupun tidak mendapat jatah menteri. Dukungan tersebut diberikan untuk kebesaran dan pembangunan bangsa.
“PPP menyatakan mendukung Prabowo. Untuk kebesaran bangsa ini, untuk pembangunan bangsa ini,” kata Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi kepada wartawan dikutip Deras.id, Jumat (20/9/2024).
“Karena yang kami usung adalah politik kebangsaan. Bukan sekedar politik kekuasaan, tetapi bagaimana kita bahu-membahu, semangat bersama,” tambahnya.
Sejak partainya menyatakan dukungan, pembahasan terkait jatah kementerian masih belum ada. Meskipun begitu, pihaknya memastikan akan semaksimal mungkin untuk membantu pemerintahan.
“Soal kemudian Pak Prabowo memberikan slot kabinet kepada PPP, ya kami berterima kasih. Tapi sampai hari ini tidak ada pembahasan terkait dengan slot ataupun pos-pos tertentu untuk Partai Persatuan Pembangunan. Karena yang kita usung adalah politik kebangsaan. Bukan sekadar politik kekuasaan sih,” tutur Achmad Baidowi.
“Tetapi bagaimana kita bahu-membahu, semangat bersama. Kalau PPP ikut dalam pemerintahan ini, maka PPP akan maksimal dalam menerapkan politik amar ma’ruf nahi munkar,” imbuhnya.
Diketahui, Plt Ketua Umum PPP Mardiono dan sejumlah elite PPP menyambangi kediaman Prabowo Subianto pada Kamis (15/8/2024). Prabowo menyampaikan bahwa kedatangan Mardiono dan elite PPP untuk menyampaikan keputusan partainya bergabung dengan KIM sekaligus mendukung pemerintahan ke depan.
“Baru saja saya menerima kedatangan Pak Mardiono, sahabat lama saya, dan beliau menyampaikan keputusan PPP untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami. Mendukung pemerintahan yang insya Allah akan saya pimpin Oktober yang akan datang,” ujar Prabowo.
Penyusunan kabinet Prabowo diperkirakan akan selesai paling lambat H-5 sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Sementara itu, untuk saat ini masih dalam tahap simulasi terkait jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan.
“Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” jelas Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Editor: Ifta
