Libya, Deras.id – Perdana Menteri (PM) Libya Abdul Hamid al-Dabaiba mengeluarkan keputusan pemberhentian menteri luar negeri (Menlu), Najla al-Mangoush. Pemberhentian tersebut dilakukan dalam upaya untuk menahan amarah para demonstran atas pertemuan Mangoush dengan Israel.
“Dewan sesepuh dan tokoh di kota madya Ata menolak segala bentuk transaksi dengan entitas Zionis, dan mengutuk apa yang telah dilakukan Menteri Luar Negeri, dan mendukung apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Libya dengan merujuk perempuan tersebut ke penyelidikan dan memberhentikannya dari pekerjaan,” isi surat pernyataan dewan sesepuh dan tokoh, seperti dikutip dari akun Twitter @lyobserver_ar, Senin (28/8/2023).
Pertemuan yang dilakukan kedua belah pihak sangat kontroversial karena Libya tidak secara resmi mengakui Israel dan terdapat dukungan publik yang luas di seluruh spektrum politik Libya terhadap perjuangan Palestina.
Sementara, Mangoush mengatakan pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen di Roma tidak direncanakan dan bersifat informal, namun seorang pejabat Israel mengatakan bahwa pertemuan itu berlangsung selama dua jam dan disetujui di tingkat tertinggi di Libya.
Perselisihan mengenai pertemuan tersebut telah menambah krisis politik internal Libya, memberikan amunisi kepada kritik internal Perdana Menteri Abdul Hamid al-Dabaiba.
Bahkan berita pertemuan tersebut telah memicu protes masyarakat yang melakukan aksi di depan Kementerian Luar Negeri Libya. Beberapa kerusakan terjadi di luar gedung, dan memicu pasukan keamanan turun jalan untuk menertibkan demonstran.
Di samping itu, kantor Mangoush berusaha meredam kemarahan demonstran dengan mengatakan bahwa dia telah menolak permintaan pertemuan resmi dengan Cohen. Namun mereka bertemu dalam pertemuan yang tidak direncanakan saat dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani.
Untuk diketahui, Libya tidak memiliki pemerintahan pusat yang stabil sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Pemerintahan sementara Dbeibah, yang menjabat sejak tahun 2021 tidak diakui beberapa faksi besar dan terdapat momentum politik yang berkembang untuk menggantikannya dengan pemerintahan terpadu baru.
Penulis: Andre l Editor: Saiful
