Jakarta, Deras.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi soal surat edaran larangan buka puasa bersama di instansi pemerintah. Anggota Komisi III Fraksi PKS, M. Nasir Jamil menduga larangan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran pemerintah terkait pemanfaatan momen buka bersama sebagai ruang konsolidasi menuju Pemilu 2024.
“Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang pilpres,” ujar Nasir di Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Nasir menilai larangan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak peka dengan tradisi buka puasa bersama yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia. Sebab menurutnya, bulan Ramadhan adalah bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.
“Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau,” kata Nasir.
Alasan pelarangan buka puasa bersama disebut-sebut karena saat ini masih masa transisi pandemi Covid-19. Menurut Nasir, Indonesia saat ini sudah bebas dari pandemi Covid1-19.
Nasir menuturkan, Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini. Termasuk rapat-rapat DPR juga sangat sedikit yang memakai masker. Ia menilai ada pihak yang ingin mempengaruhi Presiden Jokowi.
“Jadi di mana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama, saya menduga ini bukan ide orisinil Pak Jokowi, Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau,” tuturnya.
Nasir meminta agar Presiden Jokowi segera mencabut larangan tersebut. Karena menurutnya, larangan ini kontra dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini digelar oleh para pejabat, baik kementerian maupun lembaga. Termasuk pernikahan anak bungsu Presiden Jokowi di Solo beberapa waktu yang lalu.
Diketahui larangan soal buka puasa bersama oleh pemerintah banyak menuai kontroversi. Sebagian pihak menilai, larangan buka puasa bersama bukan terkait dengan keamanan penyebaran pandemi Covid-19, melainkan ada tujuan politik dibalik larangan tersebut. Karena sejauh ini transisi pandemi Covid-19 sudah cukup melandai. Bahkan sebagian lain menilai, larangan tersebut bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi hari ini.
Penulis: Diraf l Editor: Iftah
