Jakarta, Deras.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas menolak usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memangkas anggaran pendidikan. Usulan pemotongan ini diajukan dalam rangka mengatur ulang alokasi anggaran negara di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan prioritas lain yang mendesak.
Namun, PKB menilai bahwa pemangkasan anggaran pendidikan akan berdampak negatif pada masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Ketua Fraksi PKB di DPR RI menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan demi memenuhi kebutuhan fiskal jangka pendek.
“Kami menolak keras rencana pemotongan anggaran pendidikan. Pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan generasi yang kompeten dan berdaya saing, dan langkah ini justru bisa melemahkan pondasi masa depan bangsa,” ujar perwakilan PKB dalam sebuah pernyataan pers.
Selain itu, PKB menekankan pentingnya menjaga komitmen pemerintah terhadap alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Mereka menilai, meskipun situasi ekonomi saat ini menghadapi tantangan, pemangkasan anggaran pendidikan bukanlah solusi yang tepat.
Usulan pemangkasan ini muncul dalam pembahasan anggaran 2025, di mana Sri Mulyani menjelaskan bahwa ada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dalam beberapa sektor, termasuk pendidikan, guna memperkuat stabilitas fiskal dan mengarahkan anggaran pada program-program prioritas lainnya.
Namun, PKB mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran, melainkan investasi masa depan yang esensial bagi pembangunan negara.
“Memotong anggaran pendidikan berarti memotong kesempatan anak-anak Indonesia untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas. Ini bertentangan dengan upaya kita untuk membangun bangsa yang maju dan berkeadilan,” tambah perwakilan PKB tersebut.
Penolakan PKB ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi pendidikan dan masyarakat sipil yang khawatir bahwa pemotongan anggaran akan memperparah ketimpangan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Mereka mendesak pemerintah untuk mencari solusi fiskal lain tanpa mengorbankan sektor pendidikan.
Dengan perdebatan ini, diharapkan pemerintah dan DPR dapat menemukan jalan tengah yang tidak mengorbankan pendidikan, tetapi tetap menjaga keseimbangan fiskal negara.
Editor : Dinda
