Jakarta, Deras.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi soal pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut ada figur calon presiden yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat Pemilu. PKB menegaskan sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan menag sebagai kader PKB.
“Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting,” ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Jakarta, Minggu (1/10/2023).
Jazilul menyayangkan pernyataan Yaqut sebagai pejabat publik yang menjaga nilai-nilai keagamaan.
Menurutnya, seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik dan memancing perpecahan.
“Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu,” tegas Jazilul.
Wakil Ketua MPR tersebut kemudian menyinggung soal jabatan Yaqut sebagai pembantu presiden. Jazilul mengatakan Yaqut bertanggung jawab menjaga kerukunan agama, bukan malah menyebar hoaks dan memecah belah bangsa Indonesia.
“Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks. Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi,” kata Jazilul.
Oleh sebab itu, Jazilul mengingatkan Yaqut untuk berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu agar tidak menyebarkan kebencian dan mecah belah bangsa.
Sebab menurutnya, Yaqut digaji oleh negara untuk mengharmonikan seluruh elemen bangsa dengan persatuan dan kerukunan dalam bernegara.
“Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham,” jelas Jazilul.
Selanjutnya, Jazilul menegaskan bahwa PKB telah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres cawapres di Pilpres 2024. Oleh sebab itu, jika ada kader yang tidak sesuai dengan tujuan partai maka akan menerima disilpin organisasi.
Penulis: Diraf l Editor: Rifai
