Jakarta, Deras.id – Dalam rangka HUT ke-9 Undang-Undang Desa, kepala desa dari berbagai asosiasi berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) hari ini Minggu, (19/3/2023). Kepala desa yang berkumpul tersebut meminta pemerintah agar mengalokasikan 10 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa.
“Tetapi jangan selalu desa dimarjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa,” ujar Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya di GBK, Senayan, Jakarta Pusat.
Melalui kesempatan tersebut, Surta menyampaikan pada pemerintah agar mau memperhatikan desa melalui pemerataan pembangunan. Dengan cara mengalokasikan 10 persen APBN tersebut, Surta yakin dapat mendorong pembangunan yang ada di desa.
“Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10% ke depan harga mati dana desa dari APBN, setuju?” imbuhnya.
Tak hanya itu, Surta juga meminta pemerintah agar mengesahkan Hari Desa pada 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Serta meminta agar Pilkades 2023 tetap dilaksanakan.
“Bagaimana pun perjalanan panjang kades harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus pilkades dilaksanakan,” jelasnya.
Diketahui, acara tersebut digelar oleh Apdesi, DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Mereka memperingati UU Desa yang disahkan menjadi undang-undang pada 15 Januari 2014 lalu.
Dalam peringatan tersebut, 899 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal acara yang dihadiri ribuan kepala desa tersebut. Seluruh personel gabungan tersebut terdiri dari kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah.
“Total 889 personel. Ada TNI dan pemda bagian Pam juga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (19/3).
Trunoyudo juga menyampaikan rincian dari seluruh personel tersebut adalah 80 personel TNI, 659 personel Polda Metro, 80 personel Polres Jakarta Pusat, dan 80 personel dari pemda DKI Jakarta. Selanjutnya ada sekitar 600 unit bus yang akan mengantarkan peserta ke daerah GBK.
“Jumlah bus estimasi 600 unit,” katanya.
Penulis: Rea | Editor: Ifta
