Jakarta, Deras.id – Peningkatan utang negara selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi topik utama dalam diskusi politik dan ekonomi di Indonesia. Dengan masa jabatan Jokowi yang hampir berakhir, isu ini semakin relevan karena utang yang menumpuk diperkirakan akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Jelang lengser dari kursi kepemimpinan, utang pemerintah di era Presiden Jokowi kembali melonjak hingga tembus Rp8.444,87 triliun per Juni 2024. Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan menerima ‘warisan utang’ jumbo dari sang suksesor.
Mengacu buku APBN Kita edisi Juli 2024, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencatatkan kenaikan sepanjang semester I/2024 atau periode Januari hingga Juni 2024. Dari posisi akhir Desember 2023 sebesar 38,59% kini menjadi 39,13%.
Adapun posisi utang pemerintah berada di level Rp8.444,87 triliun atau setara dengan 39,13% terhadap PDB. Meski hampir menyentuh level 40%, Kementerian Keuangan mengatakan rasio utang tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.
“Peningkatan utang ini merupakan bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa utang ini dikelola dengan hati-hati dan digunakan untuk investasi yang memberikan manfaat jangka panjang,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah pernyataan.
Pemerintahan yang akan datang di bawah Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam mengelola utang yang terus meningkat. Masalah ini memicu berbagai pertanyaan mengenai bagaimana pemerintahan baru akan mengatasi beban utang yang diwariskan serta strategi apa yang akan diterapkan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara.
“Pemerintahan Prabowo akan dihadapkan pada tugas berat untuk mengelola utang yang tinggi ini. Penting bagi pemerintahan baru untuk memiliki strategi yang jelas dalam mengelola utang, mengoptimalkan pengeluaran, dan mencari sumber pendapatan baru tanpa membebani rakyat,” ujar Dr. Budi Santosa, seorang ekonom dari Universitas Indonesia.
Pihak Prabowo sendiri telah menyatakan komitmennya untuk menangani isu utang dengan hati-hati. Dalam kampanyenya, Prabowo menekankan perlunya reformasi dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan efisiensi dalam belanja negara.
“Kami berencana untuk melakukan audit menyeluruh terhadap utang dan pengeluaran pemerintah serta merancang kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa utang tidak menjadi beban yang berat bagi generasi mendatang,” kata Prabowo dalam sebuah wawancara.
Editor : Dinda
