Jakarta, Deras.id – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menanggapi pengangkatan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos). Ia menilai bahwa pelantikan tersebut tidak ada kaitannya dengan konflik PBNU dan PKB.
“Jadi terkait dengan pengangkatan Gus Ipul sebagai menteri ya itu kan urusannya Presiden, dan sekali lagi nggak ada kaitannya dengan gegeran PBNU dengan PKB,” kata Wasekjen PKB, Syaiful Huda kepada wartawan dikutip Deras.id, Kamis (12/9/2024).
Pengangkatan Gus Ipul ini merupakan hak prerogatif Presiden, meskipun waktu kerja kabinet sisa satu bulan.
“Kewenangan prerogatif itu tidak bisa dibatasi. Tinggal sehari pun, itu kewenangan prerogatif Presiden, sekali lagi kita tunggu saja kinerja 39 hari Gus Ipul,” tutur Syaiful Huda.
Ia menyampaikan bahwa selama ini tidak ada konflik antara PKB dengan PBNU. Menurut Huda justru yang ada ialah PBNU yang kerap memusuhi PKB.
“Sejak sebelum pemilu, di saat pemilu, posisinya memang (PBNU) memusuhi PKB. Kalau kami sih nggak ada, konflik itu nggak ada, yang ada adalah PBNU menciptakan konflik,” jelas Syaiful Huda.
Gus Ipul mengatakan polemik antara PBNU dan PKB tidak akan memengaruhi kinerjanya meski berpotensi bersinggungan dengan menteri dari partai tersebut. Tujuannya ia hadir di Kabinet Indonesia Maju untuk membantu presiden.
“Saya kira enggaklah. Partai ya partai itu sendiri. Ini eksekutif, ya eksekutif. Jelas imam kita kan di eksekutif, ya Presiden,” kata Gus Ipul.
Presiden Joko Widodo melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Tri Rismaharini pada Rabu (11/9/2024). Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
Editor: Ifta
