Den Hag, Deras.id – Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengumumkan pihaknya mengeluarkan surat perintah Penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 17 Maret 2023. Selain Putin, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Maria Lvova-Belova, Komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak atas tuduhan serupa.
“Hari ini, 17 Maret 2023, Kamar Pra-Persidangan II dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC atau pengadilan) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua orang dalam konteks situasi di Ukraina, Bapak Vladimir Vladimirovich Putin dan Ibu Maria Alekseyevna Lvova-Belova,” isi pernyataan itu dikutip dari kantor berita ICC, Sabtu (17/3/2023).
ICC yang bermarkas di Den Hag, Belanda, mengeluarkan surat perintah penangkapan tersebut berdasarkan permohonan yang diajukan oleh kejaksaan pada tanggal 22 Februari 2023.
Putin dan Lvova-Belova diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang deportasi penduduk (anak-anak) yang tidak sah dan pemindahan penduduk dari wilayah pendudukan Ukraina ke Rusia Federasi, berdasarkan pasal 8(2)(a)(vii) dan 8(2)(b)(vii) Statuta Roma.
Majelis menilai bahwa surat perintah tersebut dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi dserta untuk mengamankan penyelidikan. Namun demikian, mengingat bahwa perilaku yang dibahas dalam situasi saat ini diduga sedang berlangsung dan kesadaran publik akan surat pemerintah tersebut dapat berkontribusi pada pencegahan tindakan kejahatan lebih lanjut.
Menanggapi surat perintah itu, Rusia mengatakan keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin secara hukum dinyatakan tidak sah. Karena Moskow tidak mengakui yurisdiksi pengadilan yang berbasis di Den Haag tersebut.
“Rusia seperti sejumlah negara lain, tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini dan dari sudut pandang hukum, keputusan pengadilan ini batal,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
Diketahui, Kremlin bukan anggota ICC, juru bicara kementerian luar negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan keputusan yang dikeluarkan ICC tidak akan ada artinya bagi Rusia.
“Rusia bukan pihak Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya,” kata Zakharova.
“Rusia tidak bekerja sama dengan badan ini dan kemungkinan upaya penangkapan yang datang dari pengadilan internasional akan batal secara hukum sejauh yang kami ketahui,” tambahnya.
Penulis: Andre l Editor: Saiful
-
-
-
-
