Jakarta, Deras.id – Kuasa hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL, Djamaludin Koedoeboen menyampaikan adanya dugaan keterlibatan oknum petinggi partai politik (parpol) di beberapa proyek Kementerian Pertanian (Kementan). Keterlibatan parpol tersebut menjadi dugaan modus Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Firli Bahuri memeras SYL.
“Ini terkait dugaan keterlibatan mereka di beberapa proyek di Kementan, sehingga terjadi pemerasan dari FB selaku ketua KPK nonaktif terhadap pak SYL,” kata Kuasa hukum mantan Menteri Pertanian SYL, Djamaludin Koedoeboen kepada wartawan dikutip Deras.id, Kamis (7/12/2023).
Pihaknya merespon pernyataan kubu Firli Bahuri yang mengklaim tidak pernah berkomunikasi ataupun memeras kliennya. Djamaluddin justru mengklaim terdapat lebih dari 2 parpol yang diduga terlibat.
Meski begitu, Djamaluddin enggan membeberkan lebih jauh ihwal parpol mana saja yang diduga terlibat dalam proyek-proyek di Kementan. Ia meyakini bahwa dugaan tersebut seharusnya juga akan terungkap dalam proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami menduga terkait dengan keterlibatan beberapa oknum petinggi beberapa partai tertentu, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pesta demokrasi di 2024,” tutur Djamaluddin Koedoeboen.
“Ada lebih dari dua partai politiklah yang diduga terlibat dalam permasalahan itu. Ada oknum ya, oknum, petinggi partai,” imbuhnya.
Sebelumnya pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar mengklaim dalam barang bukti tangkapan komunikasi digital yang dimiliki penyidik, SYL justru melakukan komunikasi dengan sosok yang mengaku sebagai kliennya. Oleh sebab itu, Ian menilai bahwa kliennya merasa dituduh atas adanya bukti percakapan dengan SYL karena akun tersebut dianggapnya telah mencatut nama Firli untuk berkomunikasi dengan SYL.
“Jadi orang lain yang mengaku Pak Firli. Itu diakui oleh Pak SYL dan itu menjadi barang bukti yang diperlihatkan kepada kami,” jelas Ian Iskandar.
Kubu Firli diminta untuk tidak menyebarkan hoaks terhadap SYL. Hal tersebut untuk menjaga kondusifitas jelang tahun politik.
“Aku enggan untuk menyebutkan partai mana. Aku kirim sinyal ke pengacara pak FB. Jangan asal ngomong karena kalau kita buka bisa-bisa Pilpres ini bisa ditunda,” ucap Djamaluddin Koedoeboen.
Penulis: Risca l Editor: Ifta
