Jakarta, Deras.id – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menduga, jajaran petinggi KPU Pusat memberi iming-iming kepada penyelenggara pemilu daerah terkait instruksi pengubahan data beberapa partai politik dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS).
“Kami juga mendapat kabar ada dugaan iming-iming yang disampaikan oleh jajaran petinggi KPU Pusat kepada struktural penyelenggara Pemilu Daerah,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/12/2022) kemarin.
Data MS dan TMS sebagai peserta Pemilu 2024 tersebut tercantum didalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Terkait dugaan tersebut, Kurnia mengatakan berasal dari laporan para penyelenggara pemilu daerah kepada pos pengaduan yang dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.
Sedangkan iming-iming yang ditawarkan pada penyelenggara pemilu daerah yang menuruti instruksi, akan dipilih menjadi anggota KPU pada tahun 2023 mendatang.
“Apa iming-imingnya? Iming-iming untuk nanti akan dipilih pada proses pemilihan calon anggota KPU provinsi kabupaten/kota yang akan digelar tahun 2023 mendatang,” sambung Kurnia.
Sedangkan bagi yang tidak mematuhi instruksi serupa, petinggi yang diduga duduk di KPU Pusat memberi ancaman untuk memutasi pegawai tersebut.
“Ternyata berdasarkan informasi yang kami himpun dan dapatkan, salah satu ancamannya adalah memutasi pegawai atau ASN KPU daerah yang bertugas teknis tentang aplikasi Sipol tersebut,” tutur Kurnia.
Kurnia menegaskan audit Sipol diperlukan untuk melihat adanya indikasi perubahan data parpol sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan sistem. Lewat audit, pihaknya berharap dapat melihat jika terjadi beberapa perubahan data yang tidak relevan dan terekam dalam sistem serta mengetahui bilamana terjadi kecurangan.
“Maka jawabannya adalah audit Sipol-nya, biar nanti terlihat perbedaan-perbedaan pada tanggal-tanggal tertentu. Karena sistem ini didasarkan pada digital, pasti setiap perubahan data history-nya akan terlihat, di sana kita akan adu data dengan KPU RI,” jelas Kurnia.
Penulis: Rea l Editor: Rifai
